JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menolak disalahkan atas membeludaknya jumlah penduduk di Ibu Kota. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran pemerintah pusat tak becus membangun infrastruktur serta perekonomian di daerah. Dalam diskusi publik soal pelayanan masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM, Jokowi mengatakan banyak penduduk di sejumlah daerah yang 'lari' ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Sebab, pekerjaan di daerah asalnya, sulit. "Urusan itu harusnya pemerintah pusat. Harusnya pemerintah pusat mendorong peredaran yang, infrastruktur ke daerah," ujarnya yang langsung disambut riuh oleh tepuk tangan peserta, Senin (23/12/2013). Jika infrastruktur di daerah dibangun, perekonomian daerah itu pun dipastikan meningkat. Jika demikian, investasi pun otomatis berkembang dan berimbas pada terbukanya lapangan pekerjaan. Warga di daerah tersebut tidak perlu lagi melakukan urbanisasi. "Kalau ada gula, semutnya pasti pada datang. Itulah yang jujur-jujur saja, belum dilakukan (oleh pemerintah pusat)," lanjutnya. Kendati demikian, Jokowi juga tak menampik bahwa di seputar Jakarta sendiri, pembangunan belum merata. Banyak daerah DKI yang masih ditinggali warga miskin. Jokowi mengaku tidak lepas tangan. Pihaknya telah melaksanakan sejumlah program yang berbasis pada kesehatan, pendidikan dan pelayanan warga. Ke depan, ia berharap persoalan ketidakmerataan pembangunan segera diatasi oleh pemerintah pusat. Tidak hanya membuat Jakarta lebih nyaman, kebijakan tersebut juga mengangkat ekonomi daerah. (Fabian Januarius Kuwado)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jakarta sumpek, Jokowi salahkan pemerintah pusat
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menolak disalahkan atas membeludaknya jumlah penduduk di Ibu Kota. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran pemerintah pusat tak becus membangun infrastruktur serta perekonomian di daerah. Dalam diskusi publik soal pelayanan masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM, Jokowi mengatakan banyak penduduk di sejumlah daerah yang 'lari' ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Sebab, pekerjaan di daerah asalnya, sulit. "Urusan itu harusnya pemerintah pusat. Harusnya pemerintah pusat mendorong peredaran yang, infrastruktur ke daerah," ujarnya yang langsung disambut riuh oleh tepuk tangan peserta, Senin (23/12/2013). Jika infrastruktur di daerah dibangun, perekonomian daerah itu pun dipastikan meningkat. Jika demikian, investasi pun otomatis berkembang dan berimbas pada terbukanya lapangan pekerjaan. Warga di daerah tersebut tidak perlu lagi melakukan urbanisasi. "Kalau ada gula, semutnya pasti pada datang. Itulah yang jujur-jujur saja, belum dilakukan (oleh pemerintah pusat)," lanjutnya. Kendati demikian, Jokowi juga tak menampik bahwa di seputar Jakarta sendiri, pembangunan belum merata. Banyak daerah DKI yang masih ditinggali warga miskin. Jokowi mengaku tidak lepas tangan. Pihaknya telah melaksanakan sejumlah program yang berbasis pada kesehatan, pendidikan dan pelayanan warga. Ke depan, ia berharap persoalan ketidakmerataan pembangunan segera diatasi oleh pemerintah pusat. Tidak hanya membuat Jakarta lebih nyaman, kebijakan tersebut juga mengangkat ekonomi daerah. (Fabian Januarius Kuwado)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News