JAKARTA. Ekesekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) masih belum jelas. Jaksa Agung Basrief Arief mengaku belum tahu perkembangan rencana eksekusi Susno. "Waduh, itu perkembangan di Lapangan yah di kejaksaan negeri," katanya, Senin (8/4). Meskipun demikian, Basrief memastikan, kejaksaan akan melaksanakan proses eksekusi terhadap Susno meskipun ia tidak bisa memastikan kapan waktu yang tepat. "Untuk penegakan hukum tetap kita harus taat," ujarnya, Kasus Susno, yang menjadi terpidana kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 itu, menjadi ramai karena pihak Susno menilai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tidak memerintahkan untuk mengeksekusinya. Surat panggilan eksekusi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga tak pernah diterima oleh Susno. Mantan Kabereskrim Polri ini menilai kasus hukumnya telah selesai dan tidak dapat dieksekusi untuk hukuman penjara tiga tahun enam bulan. Dia beralasan, dalam putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasinya, tidak tertulis perintah penahanan dirinya. Putusan tersebut hanya menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya pekara kepada terdakwa sebesar Rp 2500. Selain itu, Susno juga menilai, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Jaksa Agung janji eksekusi Susno Duadji
JAKARTA. Ekesekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) masih belum jelas. Jaksa Agung Basrief Arief mengaku belum tahu perkembangan rencana eksekusi Susno. "Waduh, itu perkembangan di Lapangan yah di kejaksaan negeri," katanya, Senin (8/4). Meskipun demikian, Basrief memastikan, kejaksaan akan melaksanakan proses eksekusi terhadap Susno meskipun ia tidak bisa memastikan kapan waktu yang tepat. "Untuk penegakan hukum tetap kita harus taat," ujarnya, Kasus Susno, yang menjadi terpidana kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan kasus dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 itu, menjadi ramai karena pihak Susno menilai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) tidak memerintahkan untuk mengeksekusinya. Surat panggilan eksekusi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga tak pernah diterima oleh Susno. Mantan Kabereskrim Polri ini menilai kasus hukumnya telah selesai dan tidak dapat dieksekusi untuk hukuman penjara tiga tahun enam bulan. Dia beralasan, dalam putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasinya, tidak tertulis perintah penahanan dirinya. Putusan tersebut hanya menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya pekara kepada terdakwa sebesar Rp 2500. Selain itu, Susno juga menilai, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta cacat hukum karena salah dalam menuliskan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
