Brasilia. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Begitu kira-kira nasib yang kini sedang dialami Presiden Brasil Dilma Rousseff. Kala upaya pemakzulan telah disetujui oleh Majelis Rendah Brasil, kini giliran dirinya menjadi target pemeriksaan korupsi besar-besaran pada perusahaan minyak negara, yakni Petroleo Brasileiro atau yang dikenal dengan Petrobas.

Seperti diberitakan Bloomberg, Selasa (3/5), Jaksa Agung Brasil Rodrigo Janot telah menyampaikan permohonan resmi kepada Mahkamah Agung Brasil per 2 Mei 2016, untuk membuka penyelidikan terhadap Rousseff atas kasus Petrobas.

Permintaan tersebut dilakukan lantaran MA yang mempunyai otorisasi untuk mengadili presiden beserta anggota kabinetnya. Namun saat ini Mahkamah Agung belum menentukan sikap terhadap permohonan Jasa Agung tersebut.

Melalui permohonan itu pula, mantan Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva (Lula) yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan Rousseff, juga bisa ikut diadili. Lula sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kejaksaan pada awal Maret lalu terkait tuduhan pencucian uang pada kepemilikan vila mewah di sebuah kawasan wisata.

Namunm Rousseff lantas buru-buru mengangkatnya sebagai kepala staf kepresidenan, sehingga pemeriksaan terhadap Lula terhenti. Terhadap tudingan pencucian uang tersebut, Lula sempat membantah dan menyebut ada motif politik di balik itu semua.

Dalam pengajuan kepada MA, Janot menegaskan telah memiliki bukti baru tentang keterlibatan Lula. Selain itu, Rousseff pun layak diperiksa karena dituding telah menghalang-halangi upaya pemeriksaan Lula dengan mengangkatnya sebagai kepala staf kepresidenan.

Upaya Jonat tak pelak bisa meningkatkan gejolak politik di tengah upaya melengserkan Rousseff dari posisinya saat ini karena tudingan memanipulasi anggaran. Kekecewaan masyarakat Brasil kian menggunung dan meminta pergantian pemimpin.

Selain tudingan manipulasi anggaran dan resesi ekonomi, popularitas pemerintahan Rousseff juga hancur karena skandal korupsi yang melibatkan orang-orang terdekat Rousseff, termasuk Lula. Nasib pemakzulan Rousseff akan diputuskan Majelis Tinggi Brasil paling lambat pada bulan Mei ini.

Editor: Adi Wikanto