KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Layanan pemerintahan Amerika Serikat (AS) terancam harus ditutup sebagian karena tidak ada kesepakatan di parlemen mengenai rancangan undang-undang belanja. Salah satu layanan yang akan terdampak besar adalah industri perjalanan. Maklum akhir tahun biasanya menjadi musim puncak liburan akhir tahun masyarakat AS dan kunjungan wisatawan asing.

Penutupan sebagian layanan pemerintah Amerika Serikat (AS) memang tidak terjadi. Namun industri perjalanan yang terdiri dari maskapai penerbangan, hotel dan perusahaan perjalanan di Amerika Serikat (AS) menyebut, jika shutdown terjadi maka pihaknya akan merugi US$ 1 miliar per minggu. Apalagi saat ini musim puncak dari liburan akhir tahun.

"Penutupan sebagian pemerintah yang berkepanjangan mengancam gangguan perjalanan liburan yang tidak akan ditoleransi oleh warga Amerika," kata CEO Asosiasi Perjalanan AS Geoff Freeman. Pada Kamis, Kepala  Transportation Security Administration (TSA) memperingatkan shutdown sebagian pemerintah AS dapat menyebabkan waktu tunggu lebih lama di bandara.

Baca Juga: Cicip Cuan dari Hampers Ramah Lingkungan

Padahal menurut proyeksi TSA, selama liburan akan ada 40 juta penumpang. Jumlah ini lebih tinggi dari liburan saat Thanksgiving. Fitch Ratings mengatakan shutdown juga dapat menyebabkan gangguan operasional nonmaterial di bandara. 

TSA, yang menangani pemeriksaan keamanan bandara mengatakan 59.000 dari 62.000 karyawan dianggap penting akan bekerja tanpa bayaran. 

Untungnya, Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang pendanaan untuk menjaga agar pemerintah AS tetap beroperasi hingga pertengahan Maret dan menghindari penutupan di akhir tahun. Undang-undang tersebut diserahkan kepada Biden Sabtu dini hari setelah Senat menyetujui tindakan tersebut.

Pendanaan tersebut akan digunakan hingga 14 Maret 2025. Anggaran tersebut berlebih dari US$ 100 miliar. Dananya akan digunakan untuk bantuan korban bencana alam, petani dan lainnya. 

Baca Juga: Simak Trading Plan dan Rekomendasi Saham Pilihan Analis pada Pekan Natal 2024

Shutdown pemerintah ini terjadi karena sebagian besar dari anggota parlemen tidak sepakat akan isi rancangan undang-undang (RUU) belanja jangka panjang Trump. RUU tersebut berisi paket pendanaan baru yang dirancang untuk memenuhi permintaan Trump agar batas utang nasional dihapuskan atau dinaikkan. Trump ingin RUU tersebut disahkan sebelum ia menjabat pada bulan depan. 

Namun RUU tersebut gagal disahkan, bahkan 38 anggota konservatif Republik menolak untuk menyetujui RUU tersebut. Ini menandakan bagaimana pengaruh atau kekuatan politik Trump pada partai pendukungnya yang tidak terlalu besar. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian di masa depan. Sebab keputusan besar mengenai utang nasional dan anggaran pemerintah masih belum final sebelum Trump menjabat seperti apa yang diinginkan. 

Keputusan mengenai RUU belanja jangka panjang akan diundur setelah Trump ddilantik pada Januari 2024.Anggaran utang nasional dan belanja pemerintah akan menjadi tugas awal yang harus diselesaikan Trump usai menjabat.

Baca Juga: Dari Keraguan Hingga Kepercayaan, Kisah Sri Suyamto Menjadi Grader Tembakau Andal

Selanjutnya: Libur Nataru, Menteri PU Tinjau Jalan Tol Fungsional Gending-Krasaan Jawa Timur

Menarik Dibaca: 4 Manfaat Minum Air Kelapa Hijau Rutin untuk Kesehatan

Editor: Avanty Nurdiana