KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transformasi digital yang semakin pesat telah membawa berbagai manfaat bagi dunia bisnis, mulai dari efisiensi proses operasional, perluasan akses layanan, hingga percepatan inovasi teknologi. Namun di balik kemajuan tersebut, ancaman kebocoran data dan serangan siber juga meningkat secara signifikan, termasuk di sektor jasa keuangan dan industri asuransi yang mengelola data nasabah dalam jumlah besar.

Menjawab tantangan tersebut, Indonesia Re melalui iLearn Program menyelenggarakan iLearn Thematic Webinar bertajuk “The Rising Cost of Cyber Risk: Why Cyber Insurance Matters More Than Ever” pada Selasa, 12 Mei 2026. Webinar ini menghadirkan sejumlah pakar di bidang keamanan siber, teknologi, dan pengelolaan risiko untuk membahas perkembangan ancaman digital serta pentingnya penguatan cyber resilience serta manfaat cyber insurance bagi dunia usaha.

Baca Juga: OJK Pertimbangkan Susun Aturan Kecerdasan Buatan untuk Dorong Keamanan Siber Bank

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Kepala Divisi Indonesia Re Institute, Adi Putra, menyampaikan bahwa sektor keuangan, termasuk industri perasuransian, menjadi salah satu target utama serangan siber karena mengelola data yang sangat sensitif, seperti informasi nasabah, rekam kesehatan, hingga transaksi digital.

“Dalam banyak kasus, dampak terbesar bukan hanya berasal dari kerugian finansial secara langsung, melainkan dari reputational damage akibat kebocoran data atau gangguan layanan,” ujar Adi dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, kehilangan kepercayaan nasabah dapat menjadi kerugian jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan dampak finansial sesaat. Karena itu, penguatan cyber resilience perlu menjadi prioritas strategis bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan.

Adi juga menekankan bahwa cyber insurance kini tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen transfer risiko finansial, melainkan sebagai bagian dari pendekatan strategis untuk meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman digital yang terus berkembang.

Sejumlah faktor diperkirakan akan memperbesar ancaman siber pada 2026, di antaranya perkembangan Artificial Intelligence (AI), quantum computing, meningkatnya tensi geopolitik global, serta berkembangnya industri cybercrime yang berorientasi pada keuntungan finansial.

Dalam paparannya, Ahli Kriptografi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dedy Septono, menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun standar keamanan siber yang merata di berbagai sektor dan wilayah. Ia menilai kesadaran terhadap keamanan siber masih cenderung rendah dan sering dianggap hanya sebagai isu teknis internal perusahaan.

“Banyak organisasi masih bersikap reaktif dibandingkan preventif. Padahal ancaman siber dapat mengganggu operasional bisnis secara menyeluruh,” jelas Dedy.

Ia juga menyoroti sejumlah praktik yang masih berisiko tinggi, salah satunya penggunaan email kantor untuk kebutuhan media sosial. “Praktik seperti ini dapat meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan kredensial oleh pihak lain,” tambahnya.

Menurut Dedy, penguatan keamanan siber membutuhkan keterbukaan dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, termasuk terkait sistem, vendor, serta infrastruktur teknologi yang digunakan.

Pandangan serupa disampaikan oleh Chairman ICPAP sekaligus Vice Chairman for AI & PDP Kadin, Eryk Budi Pratama. Ia menilai tantangan organisasi saat ini bukan hanya bagaimana mencegah serangan siber, tetapi juga bagaimana mampu merespons dan memulihkan operasional bisnis secara cepat ketika insiden terjadi.

“Data training untuk AI menjadi aset yang sangat berharga. Karena itu, aspek regulasi dan perlindungan data perlu menjadi perhatian serius,” ujar Eryk.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan asuransi kini juga mulai menerapkan penilaian keamanan siber yang lebih ketat sebelum memberikan perlindungan cyber insurance. Penilaian tersebut mencakup tingkat kematangan keamanan sistem, pengelolaan risiko pihak ketiga, hingga perubahan infrastruktur teknologi dalam beberapa tahun terakhir.

“Keamanan siber tidak cukup hanya berfokus pada prevention atau pencegahan. Organisasi juga harus memiliki kemampuan respons dan recovery agar operasional bisnis tetap berjalan ketika terjadi insiden siber,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Program Studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB), Yudistira Dwi Wardhana Asnar, menekankan pentingnya pendekatan collaborative security dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.

Menurutnya, keamanan siber tidak dapat dibangun secara parsial hanya di tingkat institusi, tetapi membutuhkan perlindungan lintas sektor secara kolektif.

“Cyber security berfungsi untuk risk prevention, tetapi organisasi tetap membutuhkan mekanisme risk transfer dan risk financing,” ujar Yudistira.

Ia menambahkan bahwa cyber insurance kini menjadi komponen penting dalam strategi pengelolaan cyber risk modern, terutama untuk membantu organisasi mengelola dampak finansial dari risiko yang tidak sepenuhnya dapat dicegah.

Melalui penyelenggaraan webinar ini, Indonesia Re berharap dapat mendorong peningkatan awareness industri terhadap pentingnya penguatan ketahanan siber di tengah akselerasi transformasi digital. Ke depan, Indonesia Re berkomitmen untuk terus menghadirkan forum diskusi dan edukasi yang mendukung penguatan kapasitas industri jasa keuangan dalam menghadapi risiko-risiko baru, termasuk ancaman siber yang semakin kompleks dan dinamis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News