KONTAN.CO.ID - Pengaturan kendaraan di Jabodetabek dinilai masih membutuhkan proses panjang. Pemerintah tak bisa hanya mengandalkan sejumlah langkah pembatasan kendaraan pribadi.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyatakan sebenarnya beberapa tahun lalu sudah ada 17 program pengaturan transportasi di Jabodetabek. Namun hal ini ia bilang belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah.

Sebagai langkah pendamping, pemerintah semestinya bisa memberikan fasilitas penunjang seperti kantong-kantong parkir. Tak hanya itu sterilisasi dan pemenuhan kapasitas kendaraan umum juga ia bilang harus memadai.

"Kalau bisa juga disediakan angkutan umum hingga ke pemukiman," kata Djoko kepada KONTAN, Kamis (24/8).

Untuk pembatasan jam operasional angkutan barang, ia bilang pemerintah pusat juga harus mempersiapkan dengan baik moda transportasi lain. Menurutnya, biaya moda transportasi logistik juga harus dibuat murah.

"Untuk pengangkutan lewat kereta atau dengan tol laut, biayanya juga harus ditekan dulu boleh pemerintah," katanya.

Penting juga menurutnya penataan dan pengaturan transportasi di daerah penyangga. Jadi peralihan moda transportasi juga dimulai daerah.

"Jadi menurut saya kepala daerah di wilayah penyangga juga harus bergerak," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto