Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN Komisi IX DPR-RI meminta jajaran Direksi BUMN untuk menjalankan rekomendasi yang telah diputuskan pada rapat pleno 22 Oktober lalu. “Direksi BUMN harus tahu makna keputusan politik. Intinya, Direksi BUMN jangan melawan keputusan tersebut,” ujar anggota Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh di Gedung DPR-RI (29/10). Poempida menambahkan agar para direksi BUMN tidak menganggap remeh keputusan DPR, dan menganggapnya hanya sebagai keputusan politik saja. Sebab, lanjut Poempida, konstitusi dan UU adalah produk dari keputusan politik. “Jadi BUMN pun tercipta karena keputusan politik, bisa saja kemudian Direksi BUMN ini tidak menghiraukan hasil Panja Outsourcing BUMN, ” ujarnya.
Jalankan rekomendasi Panja Outsourcing atau pecat!
Panitia Kerja (Panja) Outsourcing BUMN Komisi IX DPR-RI meminta jajaran Direksi BUMN untuk menjalankan rekomendasi yang telah diputuskan pada rapat pleno 22 Oktober lalu. “Direksi BUMN harus tahu makna keputusan politik. Intinya, Direksi BUMN jangan melawan keputusan tersebut,” ujar anggota Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh di Gedung DPR-RI (29/10). Poempida menambahkan agar para direksi BUMN tidak menganggap remeh keputusan DPR, dan menganggapnya hanya sebagai keputusan politik saja. Sebab, lanjut Poempida, konstitusi dan UU adalah produk dari keputusan politik. “Jadi BUMN pun tercipta karena keputusan politik, bisa saja kemudian Direksi BUMN ini tidak menghiraukan hasil Panja Outsourcing BUMN, ” ujarnya.