BANGKOK. Pemimpin kudeta Thailand, Prayuth Chan - Ocha menyatakan berlakunya jam malam di Thailand. Jam malam akan berlaku sampai dengan terlaksana reformasi politik. Sayangnya, Prayuth Chan –Ocha tida merinci kapan reformasi politik itu akan dilakukan.

Prayuth membuat pengumuman dalam sebuah pidato di Bangkok pada Senin (26/5). Ia pidato tak lama setelah resmi disahkan oleh raja Thailand. Ia mengatakan, ia akan fokus pada pemecahan masalah bangsa, dimulai dengan melakukan pembayaran tunggakan kepada petani padi di bawah program subsidi pemerintah sebelumnya.

"Prioritas dewan adalah untuk menjaga perdamaian dan ketertiban," tegas Prayuth dalam sebuah pidato di televisi. "Kami akan mendirikan organisasi baru untuk mereformasi setiap aspek yang menyebabkan  masalah dan konflik," jelasnya.

Tentara merebut kekuasaan pada 22 Mei lalu, setelah berbulan-bulan aksi protes berlangsung untuk menurunkan Yingluck Shinawatra, adik mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Yingluck akhirnya berhasil mundur setelah Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Mei lalu memutuskan untuk menghapus pengaruh keluarga Shinawatra di ranah politik. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidakpastian di Thailand.

Sementara itu, Prayuth mengaku akan membentuk perdana menteri interim dan menunjuk anggota legislatif untuk melaksanakan reformasi pemilu dan memperkuat perekonomian. Prayuth  juga telah bertemu dengan kepala sentral Thailand dan juga kepala bursa saham Thailand guna membahas langkah-langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Thailand.

Berdampak ke ekonomi

Berlakunya jam malam akan memperkecil kunjungan wisatawan yang belakangan sudah waspada mengunjungi Bangkok karena kekerasan politik yang menewaskan sedikitnya 28 orang.

Sementara itu, indeks SET Thailand turun 0,6% menjadi 1.388,15 pada 16:06 waktu setempat, Senin (26/5). Penurunan indeks memperpanjang penurunan indeks SET menjadi 1,2%$ sejak pekan lalu. Sementara itu, mata uang baht turun 0,1% menjadi 32,597 per dolar Amerika Serikat (AS).

Prayuth dalam pidatnyo menjelaskan, bahwa setiap orang akan menderita dalam status darurat militer. Namun, ia mengaku keputusan mengambil alih kekuasaan karena adanya ketidakpastian politik setelah enam bulan,  "Sudah waktunya mengembalikan stabilitas politik, sosial, serta kepercayaan diri Thailand," jelasnya.

Editor: Asnil Amri