KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai Indonesia masih memiliki potensi ekonomi yang besar dan belum sepenuhnya terealisasi. Salah satu indikasinya terlihat dari laju peningkatan pendapatan Indonesia yang dinilai masih lebih lambat dibandingkan negara seperti Korea Selatan dan Taiwan.

Hal tersebut disampaikan Robinson dalam diskusi buku Mengapa Negara Gagal (Why Nations Fail) yang digelar Penerbit Gramedia di Gramedia Makarya, Jakarta pada Sabtu (29/8/2026). Dalam diskusi tersebut, Robinson membahas kaitan antara kualitas institusi politik dan ekonomi dengan kemampuan sebuah negara menciptakan kemakmuran jangka panjang.

Robinson mengatakan, salah satu elemen mendasar yang dibutuhkan sebuah negara agar dapat mempertahankan kemajuan adalah keberadaan institusi politik dan ekonomi yang inklusif. Institusi politik yang inklusif, menurut dia, tidak hanya berkaitan dengan demokrasi, tetapi juga kapasitas negara dalam mengumpulkan penerimaan dan menjalankan kebijakan.

Baca Juga: Tanggap Darurat Gempa NTT Diperpanjang hingga 12 September 2026

"Yang dibutuhkan sebuah negara untuk berhasil adalah institusi ekonomi yang inklusif dan institusi politik yang inklusif," ujar Robinson dalam sesi tanya jawab.

Ia menjelaskan, institusi politik juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan didistribusikan serta sejauh mana demokrasi mampu membuat para politisi bertanggung jawab kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah terdorong menyediakan layanan publik dan mengambil kebijakan yang mengarah pada kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam konteks Indonesia, Robinson menilai terdapat perkembangan positif pada institusi politik. Ia melihat Indonesia telah melepaskan diri dari kolonialisme dan secara bertahap membangun institusi politik yang lebih demokratis dalam sekitar dua dekade terakhir setelah melalui periode pemerintahan otoriter di bawah Presiden Soeharto dan militer.

Meski demikian, ia melihat capaian ekonomi Indonesia masih belum mencerminkan seluruh potensi yang dimiliki. Robinson menyinggung pendapatan per kapita Indonesia yang berada di kisaran US$ 5.000 dan mengatakan pertumbuhannya masih lebih lambat dibandingkan Korea Selatan maupun Taiwan dalam periode yang sebanding.

"Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ada banyak potensi yang belum terpenuhi di sini," kata Robinson.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu dilihat dengan mempertimbangkan karakter Indonesia sebagai negara yang lebih kompleks. Membangun negara pascakolonial di Indonesia, menurut Robinson, bisa jadi lebih sulit dibandingkan Korea Selatan sehingga tantangan pembangunan yang dihadapi juga lebih besar.

Namun, kompleksitas tersebut tidak menghilangkan peluang bagi Indonesia untuk tumbuh lebih cepat. Robinson menilai masih terdapat ruang yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran apabila mampu membangun institusi yang dapat mendorong potensi ekonomi tersebut.

Ketika ditanya mengenai hambatan institusional yang paling besar saat ini, Robinson menduga persoalan Indonesia lebih banyak berada di sisi institusi ekonomi. Ia mengakui tidak memiliki keahlian yang cukup spesifik mengenai perekonomian Indonesia untuk menentukan secara pasti titik persoalannya.

Menurut Robinson, untuk mengidentifikasi hambatan tersebut perlu melihat lebih jauh struktur perekonomian dan institusi ekonomi Indonesia. Salah satu pertanyaan penting adalah apakah masih terdapat warisan oligarkisasi ekonomi dari masa pemerintahan Soeharto yang memengaruhi struktur ekonomi saat ini.

Robinson mencontohkan sejumlah hal yang perlu dilihat dalam menganalisis institusi ekonomi, seperti siapa yang mengendalikan sistem keuangan, siapa yang menguasai sektor barang yang tidak diperdagangkan secara internasional, serta seberapa besar hambatan terhadap impor.

"Kalau saya melihat negara-negara Amerika Latin, saya akan bertanya siapa yang mengendalikan sistem keuangan, siapa yang mengendalikan barang-barang non-tradable, dan apa hambatan terhadap impor," ujarnya.

Meski demikian, Robinson menekankan bahwa pembangunan institusi politik yang inklusif merupakan prasyarat penting bagi perubahan institusi ekonomi. Di sisi lain, penguatan kapasitas negara juga harus dibarengi akuntabilitas. Menurut dia, memperkuat negara tanpa memastikan negara tersebut bertanggung jawab kepada masyarakat justru dapat berbahaya dan kontraproduktif.

Dalam konteks Indonesia, Robinson menilai demokrasi dan partisipasi politik sudah berkembang, tetapi masih terdapat persoalan pada kapasitas institusi negara, termasuk korupsi. Karena itu, salah satu pekerjaan rumah yang dapat menjadi perhatian adalah membangun institusi negara yang lebih efektif.

Selain kualitas institusi, Robinson menyebut mobilitas sosial sebagai salah satu indikator penting untuk menilai apakah suatu masyarakat bergerak menjadi lebih inklusif. Menurut dia, tingkat mobilitas sosial dapat dilihat dari seberapa besar pendidikan, pendapatan, atau pekerjaan seseorang ditentukan oleh kondisi orang tuanya.

Baca Juga: MK Ubah Aturan Penetapan Bencana Nasional, Cukup Minimal Pakai 3 Indikator

"Kalau Anda melihat peningkatan mobilitas sosial, itu merupakan tanda yang sangat penting dari masyarakat yang lebih inklusif," kata Robinson.

Semakin kuat pengaruh pendidikan atau pendapatan orang tua terhadap pendidikan, pendapatan, maupun pekerjaan anak, menurut Robinson, menunjukkan mobilitas sosial yang rendah. Sebaliknya, meningkatnya mobilitas sosial menunjukkan masyarakat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada individu untuk memperbaiki kondisi ekonominya terlepas dari latar belakang keluarga.

Pandangan Robinson tersebut sejalan dengan gagasan utama dalam Why Nations Fail, yang ditulis bersama Daron Acemoglu. Buku tersebut menjelaskan bahwa institusi politik dan ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang membedakan negara yang mampu menciptakan kemakmuran dengan negara yang terjebak dalam kemiskinan dan ketimpangan.

Dalam diskusi tersebut, akademisi sekaligus Ketua Dewan Pers Indonesia periode 2025–2028 Komaruddin Hidayat juga menyoroti persoalan institusi di Indonesia.

Ia menilai struktur sosial Indonesia masih cenderung ekstraktif dan memperingatkan pentingnya check and balance, meritokrasi, serta profesionalisme agar kekuasaan tidak mempertahankan kondisi yang ada dan membatasi mobilitas masyarakat.

Sementara itu, Robinson menegaskan bahwa tujuan akhir dari institusi inklusif bukan sekadar menciptakan pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, tetapi juga memastikan institusi ekonomi dan politik mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat.

Baca Juga: Muktamar NU Rekomendasikan Pemerintah Patuhi Putusan MK soal Anggaran MBG

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News