KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp 400 triliun pada 2027. PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatra Barat (Perseroda) atau PT Jamkrida Sumbar menilai dengan meningkatnya penyaluran kredit pada 2027 berpotensi menjadi peluang yang besar bagi industri penjaminan. 

Dengan bertambahnya volume kredit yang disalurkan bank, Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar Ibnu Fadhli mengatakan kebutuhan terhadap penjaminan risiko kredit otomatis ikut melonjak. 

"Hal itu juga berpotensi meningkatkan perolehan IJP perusahaan," ucapnya kepada Kontan, Senin (2/11/2026).

Baca Juga: Biaya Dana Jadi Tantangan, Pefindo: Pendanaan Tenor Pendek Lebih Dilirik Multifinance

Seiring dengan meningkatnya perolehan IJP, Ibnu menerangkan hal itu juga menuntut kesiapan perusahaan dalam mengelola risiko. Selain itu, dia bilang hal itu juga memastikan bahwa peningkatan penjaminan tidak hanya mengejar pertumbuhan volume bisnis, tetapi juga menghasilkan portofolio yang sehat, mendukung UMKM naik kelas, dan menjaga keberlanjutan industri penjaminan dalam jangka panjang.

Ibnu juga mengatakan risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tinggi tentu menjadi tantangan bagi perusahaan penjaminan. Dalam bisnis penjaminan, Agus menyebut meningkatnya kredit bermasalah berpotensi meningkatkan klaim yang harus dibayar oleh perusahaan penjaminan.

"Akan tetapi, tingginya NPL bukan berarti penjaminan KUR harus dihindari. Penjaminan tetap diperlukan untuk mendukung UMKM, tetapi pelaksanaannya harus didukung prinsip kehati-hatian, pembagian risiko yang jelas, dan monitoring portofolio secara berkelanjutan," tuturnya.

Ibnu menerangkan berdasarkan data per September 2026, kinerja penjaminan kredit KUR yang dijamin Jamkrida Sumbar sebesar Rp 725 miliar, dengan nilai penjaminan sebesar Rp 508 miliar dan IJP sebesar Rp 26 miliar. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News