JAKARTA. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) menargetkan bisa meraih laba Rp 1 triliun pada 2016. Kontribusi laba diproyeksi berasal dari imbal jasa penjaminan (IJP) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini mencapai Rp 100 hingga Rp120 triliun. Dana KUR yang nilainya lebih besar dari 2015 diyakini Jamkrindo akan mengerek laba perusahaan hingga Rp 1 triliun pada tahun ini. Sebagai informasi, hingga akhir Desember 2015, dana KUR yang tersalurkan ke masyarakat mencapai Rp 22,755 triliun. Hingga akhir November 2015, Perum Jamkrindo sudah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp524,833 miliar. “Artinya dengan dana KUR tahun ini yang besarnya mencapai lima kali lipat dari tahun lalu, kami optimistis laba tahun ini sebesar Rp 1 triliun bisa tercapai,” kata Braman Setyo, Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, Kamis (7/1). Pos lain yang mendukung bisnis Perum Jamkrindo adalah penjaminan kredit dari koperasi. Menurut Braman, koperasi sebagai lembaga keuangan non perbankan, seharusnya bisa lebih maksimal lagi memberikan pinjaman kepada anggotanya. Karena itu, pada tahun ini Jamkrindo akan lebih agresif menyasar penjaminan kredit yang disalurkan koperasi. Direktur Utama Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar menambahkan, target volume penjaminan tahun ini dipatok Rp115 triliun. “Dari jumlah itu kami ingin lebih dari Rp 50 triliun di antaranya bisa diraih dari volume penjaminan KUR,” katanya. Sedangkan sisanya Rp 65 triliun bisa diraih dari segmen non-KUR atau komersil. Diding melanjutkan, kesuksesan memenuhi target di segmen KUR bergantung pada kemampuan perbankan dalam menyalurkan KUR. Namun kini pemerintah membuka peluang dengan mendorong perbankan untuk bisa menyalurkan KUR. Sebelumnya Komite Kebijakan KUR memberi kesempatan bagi bank swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk turut menyalurkan KUR. Dikatakan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, Bank yang diperbolehkan menjadi penyalur KUR tahun ini harus memiliki tingkat rasio kredit bermasalah sektor UMKM di bawah 5%. Bank penyalur KUR juga harus memiliki kemampuan dalam menyalurkan dananya serta efisiensi yang baik. Hal ini nantinya diukur melalui tingkat loan to deposit ratio (LDR) dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Sejauh ini sejak akhir 2015 lalu, pemerintah menunjuk kepada Bank BRI, BNI, dan Mandiri untuk menyalurkan KUR. Selain 3 bank pelat merah tadi, pemerintah juga menggandeng Bank swasta, yakni PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dan PT Bank Sinarmas Tbk. yang khusus untuk penyaluran KUR TKI.
Jamkrindo pasang target laba Rp 1 triliun di 2016
JAKARTA. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) menargetkan bisa meraih laba Rp 1 triliun pada 2016. Kontribusi laba diproyeksi berasal dari imbal jasa penjaminan (IJP) program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini mencapai Rp 100 hingga Rp120 triliun. Dana KUR yang nilainya lebih besar dari 2015 diyakini Jamkrindo akan mengerek laba perusahaan hingga Rp 1 triliun pada tahun ini. Sebagai informasi, hingga akhir Desember 2015, dana KUR yang tersalurkan ke masyarakat mencapai Rp 22,755 triliun. Hingga akhir November 2015, Perum Jamkrindo sudah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp524,833 miliar. “Artinya dengan dana KUR tahun ini yang besarnya mencapai lima kali lipat dari tahun lalu, kami optimistis laba tahun ini sebesar Rp 1 triliun bisa tercapai,” kata Braman Setyo, Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, Kamis (7/1). Pos lain yang mendukung bisnis Perum Jamkrindo adalah penjaminan kredit dari koperasi. Menurut Braman, koperasi sebagai lembaga keuangan non perbankan, seharusnya bisa lebih maksimal lagi memberikan pinjaman kepada anggotanya. Karena itu, pada tahun ini Jamkrindo akan lebih agresif menyasar penjaminan kredit yang disalurkan koperasi. Direktur Utama Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar menambahkan, target volume penjaminan tahun ini dipatok Rp115 triliun. “Dari jumlah itu kami ingin lebih dari Rp 50 triliun di antaranya bisa diraih dari volume penjaminan KUR,” katanya. Sedangkan sisanya Rp 65 triliun bisa diraih dari segmen non-KUR atau komersil. Diding melanjutkan, kesuksesan memenuhi target di segmen KUR bergantung pada kemampuan perbankan dalam menyalurkan KUR. Namun kini pemerintah membuka peluang dengan mendorong perbankan untuk bisa menyalurkan KUR. Sebelumnya Komite Kebijakan KUR memberi kesempatan bagi bank swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk turut menyalurkan KUR. Dikatakan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, Bank yang diperbolehkan menjadi penyalur KUR tahun ini harus memiliki tingkat rasio kredit bermasalah sektor UMKM di bawah 5%. Bank penyalur KUR juga harus memiliki kemampuan dalam menyalurkan dananya serta efisiensi yang baik. Hal ini nantinya diukur melalui tingkat loan to deposit ratio (LDR) dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Sejauh ini sejak akhir 2015 lalu, pemerintah menunjuk kepada Bank BRI, BNI, dan Mandiri untuk menyalurkan KUR. Selain 3 bank pelat merah tadi, pemerintah juga menggandeng Bank swasta, yakni PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dan PT Bank Sinarmas Tbk. yang khusus untuk penyaluran KUR TKI.