MALANG. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menanggapi usulan sejumlah pihak yang menginginkan jamu masuk dalam daftar obat pada BPJS Kesehatan. Jamu dinggap merupakan produk lokal dan dapat mengobati penyakit ringan seperti flu, batuk dan lainnya.

Meski demikian, Fahmi mengaku tidak bisa memutuskan terkait usulan itu. Sebab keputusan soal daftar obat yang ada dalam BPJS Kesehatan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

"Jadi begini, sistem obat kita itu kan diatur oleh Kementerian Kesehatan," katanya saat menghadiri kuliah tamu di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10).

Situasi Memanas, Baca Business Insight untuk Tentukan Investasi yang Pas

Biasanya, ada mekanisme yang mengatur ditentukannya daftar obat dalam BPJS Kesehatan, di antaranya harus melalui persetujuan dalam pembahasan Formularium Nasional (Fornas). Di sana, gabungan antara Kementerian Kesehatan, perwakilan organisasi profesi dan perguruan tinggi akan menyepakati daftar obat yang ada dalam BPJS Kesehatan.

"Mekanisme awal sekali dikenal dengan formularium nasional. Obat itu ditentukan oleh kementerian, kemudian organisasi profesi dengan perguruan tinggi," ungkapnya.

Oleh karenanya, dia meminta kepada sejumlah pihak yang menginginkan BPJS Kesehatan mengakomodir jamu supaya mengusulkan dalam Fornas. Di dalam Fornas itu, nanti juga diuji soal keamanan jamu sebagai obat.

"Jadi kalau ada rencana memasukkan itu, silakan bicara di Fornas. BPJS Tidak dalam posisi untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Nanti di Fornas, disetujui tidaknya," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Gabungan Pengusaha Jamu Jawa Tengah mengusulkan jamu dimasukkan pada daftar obat dalam BPJS Kesehatan. (Andi Hartik)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News