JAKARTA. Proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum usai. Prosesnya akan berlanjut dengan uji kelayakan dan kepantasan di DPR RI.

Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada berharap, anggota dewan dapat memilih pimpinan KPK berdasarkan integritasnya. 

"Soal akseptibilitas politik ini seharusnya tidak menjadi dasar pemilihan pimpinan KPK," katanya, di diskusi di D'Consulate Cafe, Epicentrum Walk, Rasuna Said, Selasa (15/9).

Zainal menambahkan, saat para kandidat menjalani proses fit and proper test, partai politik sering memaksa para kandidat untuk memberikan janji. Tujuannya, agar mereka bisa menerima partai politik tersebut.

"Ini saatnya partai politik tidak mencampuri urusan politik dalam pemilihan pimpinan KPK," katanya.

Asal tahu saja, saat ini delapan nama yang diberikan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK sudah diserahkan kepada DPR RI oleh presiden. Namun, hingga saat ini, belum diketahui kapan fit and proper test akan digelar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia