KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah kembali menggelontorkan suntikan likuiditas sebesar Rp 100 triliun ke bank-bank Himbara dan Bank DKI. Namun, efektivitas kebijakan ini dipertanyakan, mengingat penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, tambahan likuiditas tersebut belum tentu menjawab persoalan utama di sektor riil. Ia menyoroti bahwa suntikan dana sebelumnya sebesar Rp 200 triliun belum mampu mendorong pertumbuhan kredit UMKM. Sebagaimana diketahui, suntikan likuiditas ke perbankan tersebut menggunakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Efisiensi Energi Hingga B50 Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Berdasarkan data Februari 2026, kredit UMKM justru masih mengalami kontraksi sebesar 0,6%
year on year (yoy), sedikit meningkat dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,5% (yoy). Berdasarkan skala usaha, kredit mikro hanya tumbuh tipis 0,004% yoy, sedangkan kredit usaha kecil dan menengah masing-masing terkontraksi 1,5% yoy dan 0,4% (yoy). Jika dilihat dari jenis penggunaan, kontraksi kredit UMKM terutama disebabkan penurunan pada Kredit Modal Kerja yang terkontraksi 4,9% yoy, sementara kredit investasi UMKM masih tumbuh 9,6% yoy. Menurut Bhima, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait arah penyaluran dana likuiditas tersebut. Ia meragukan bahwa tambahan likuiditas benar-benar mengalir ke sektor produktif seperti UMKM, termasuk melalui skema kredit usaha rakyat (KUR). Di sisi lain, justru terjadi lonjakan pada kredit korporasi. Pada Februari nilainya tumbuh 13,8% yoy. Bhima melihat tren ini mengindikasikan adanya aktivitas
refinancing, yakni pergantian kredit lama dengan kredit baru, alih-alih ekspansi usaha baru yang dapat mendorong perputaran ekonomi. “Kredit modal kerja ini biasanya digunakan UMKM untuk membeli bahan baku, dan segmen usaha kecil, kreditnya minus. Jadi ragu sebenarnya, uang dari suntikan dana SAL larinya ke sektor apa? Memang sepertinya bukan ke KUR,” tutur Bhima dalam postingan akun Instagram @celios.id, Minggu (29/3/2026).
Baca Juga: Resmi Dilarang oleh PP Tunas!, Akun Anak-Anak Masih Bisa Login Ke Game Roblox Lebih lanjut, ia juga menyoroti tingginya kredit yang belum tersalurkan (undisbursed loan) di perbankan. Pada Februari 2026 nilainya mencapai Rp 2.332 triliun, meningkat 11,52% secara tahunan (year on year/YoY), sekitar seperempat dari total kredit. Hal ini lanjutnya, menunjukkan bahwa perbankan sebenarnya tidak kekurangan likuiditas. Bhima menilai fenomena ini ebagai indikasi kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit di tengah tingginya risiko usaha. Perbankan cenderung menahan ekspansi kredit karena khawatir terhadap potensi gagal bayar dari debitur.
“Jadi fenomena
lazy (malas) bank atau bank yang disebut malah salurkan kredit ini bukan karena kurang likuditas, tapi khawatir debitur nggak bisa mengembalikan uangnya, mengembalikan pinjamannya, karena risiko memang lagi tinggi,” ungkapnya. Melihat data-data tersebut, ia mengingatkan Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak keliru dalam membaca kondisi. Menurutnya, tambahan likuiditas belum tentu menjadi solusi jika akar persoalan berada pada lemahnya permintaan kredit dan tingginya risiko di sektor riil. “Pak Purbaya jangan sampai salah baca data ya. Karena SAL masih dibutuhkan buat jaga defisit APBN,” tandasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
