JAKARTA. Pemerintah memastikan Indonesia memiliki standar halal untuk setiap produk daging yang dihasilkan. Dalam standar halal tersebut, terdapat pula standar kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat.

“Pemerintah memiliki komitmen nasional untuk menyediakan makanan yang halal dan aman. Kita juga punya standar kesejahteraan hewan,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Selasa (14/6).

Mari Elka juga mengatakan, terkait pelarangan impor sapi dari Australia, Pemerintah Indonesia akan segera melakukan rencana aksi yang sudah ada. Salah satunya, pemerintah akan segera mengidentifikasi rumah potong hewan (RPH) mana yang belum memenuhi standar internasional dan mana RPH yang sudah memiliki standar internasional. “Kalau yang belum sesuai standar, agar bisa ditindaklanjuti,” kata dia.

Kendati begitu, Mari juga mengatakan, Pemerintah Indonesia meminta Australia untuk menetapkan standar yang sama terhadap importir lain.Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO) Pascal Lamy menegaskan, WTO memiliki komitmen perdagangan secara terbuka, tapi walaupun terbuka, tetap mengedepankan kesehatan masyarakat terkait masalah pangan. “WTO juga memperhatikan masalah pemotongan hewan oleh negara-negara anggota,” katanya.Sebuah negara, kata Pascal Lamy, berhak membatasi perdagangan jika impor dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Tapi juga harus bisa dibuktikan bahwa sesuatu yang diimpor tersebut berbahaya. "Jika ini menjadi masalah, dalam kasus Indonesia dan Australia, kedua negara harus mendiskusikannya, dan mencoba memasuki tahap konsultasi," tegasnya.Seperti diketahui, kasus Australia menunda ekspor ternak sapi ke tiga rumah pemotongan hewan di Indonesia terjadi setelah Negeri Kanguru itu menemukan video yang berisi mengenai kekejaman atas sapi ekspor Australia itu. Rekaman kekejaman tersebut difilmkan oleh juru kampanye hak asasi binatang dan akan ditayangkan di program ABC's Four Corners.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie