KONTAN.CO.ID - BALIKPAPAN. Pemerintah tampaknya harus lebih rajin lagi menyosialisasikan rencana detail pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.

Hal itu terungkap dalam acara Dialog Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru NKRI, yang berlangsung di Balikpapan, Selasa dan Rabu, 1 Oktober-2 Oktober 2019.

Berbicara di hadapan Menteri PPN/Bappenas, Gubernur Kaltim, para pejabat, pemimpin redaksi, dan tokoh masyarakat, Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi secara blakblakan menyatakan pihaknya tidak pernah diajak rembukan soal rencana pembangunan ibukota negara baru.

Baca Juga: Ridwan Kamil jadi juri sayembara desain Ibukota di Kaltim

“Kami belum pernah diajak bicara sama Bappenas soal bagaimana menyiapkan diri sebagai kota penyangga. Kami akan kawalahan,” ujar Rizal.

Padahal, Rizal menyadari, bila ibukota jadi dibangun di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Balikpapan tentu strategis karena akan mendukung pengembangan ibukota negara, misalnya lalu lintas pemindahan orang dan logistik.

Persoalan yang mulai muncul adalah spekulasi tanah. “Sekarang ini banyak muncul spekulan tanah, harga tanah sudah naik,” ungkap Rizal di hadapan peserta diskusi yang digagas Forum Jurnalisme Profesional untuk bangsa ini.

Baca Juga: Di ibu kota baru, mobil akan mendapatkan diskriminasi

Rizal barharap pihaknya banyak diajak rembukan untuk menyiapkan diri sebagai penyangga ibukota. “Kami khawatir orang Kaltim hanya akan menjadi penonton dari pembangunan ibukota baru ini,” ujarnya.

Sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah Sepaku, perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Selatan dan Kutai Kertanegara.

Pemerintah menargetkan tahun 2024 Indonesia sudah punya ibukota negara yang baru. Sebuah kota modern di tengah hutan yang sangat peduli lingkungan.

Baca Juga: Nanti di ibu kota baru, tak perlu lagi beli elpiji

Editor: Khomarul Hidayat