Sebagian ekonom termasuk pemerintah, merencanakan kebutuhan listrik berdasarkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan demand driven. Hitungannya, rata-rata dalam setiap pertumbuhan ekonomi 1%, dibutuhkan 1,8% pertumbuhan energi listrik.  Itu hitungan klasik yang digunakan hingga saat ini.

Pada saat perencanaan megaproyek  listrik 35.000 MW menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 7% masih dianggap rasional. Tapi, pertumbuhan ekonomi tidak sesuai asumsi, sehingga akan surplus ketika target 35.000 MW terealisasi.

Kebijakan ini sebenarnya menurut saya bermasalah.Kalau pendekatannya demand driven, yang terjadi adalah di mana ada kebutuhan di situ akan disediakan. Apa yang terjadi? Pertama, pemerintah enggan membangun pembangkit atau mengembangkan kelistrikan di Luar Jawa yang permintaannya kecil.

Dampaknya, sekarang surplus listrik di Jawa dan Bali. Sementara di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua,  minus.

Akibatnya, pemerintah dan PLN ketar-ketir kalau 35.000 MW dibangun dan ternyata pertumbuhan ekonomi hanya 5%, bagaimana? Siapa yang akan mengonsumsi listrik?

Kedua, tadinya diharapkan industri yang menggunakan produksi listrik ini. Ternyata ada kebijakan kawasan-kawasan industri boleh membuat pembangkit listrik mandiri, seperti di Cikarang, Bekasi.

Menurut saya, menjadi supply driven, setiap ketersediaan energi listrik yang dikonsumsi oleh masyarakat justru akan menjadi economy driven atau penopang ekonomi. Setiap 1 Kwh listrik yang dikonsumsi masyarakat bisa meningkatkan pendapatan per kapita antara US$ 4-US$ 5.

Jika nanti surplus, ya, biarkan saja. Jangan takut.  Justru bisa ditawarkan untuk dijual atau ready stock. Sehingga industri bersemangat investasi. Sebab biasanya pertumbuhan industri atau pertumbuhan wilayah ukurannya empat. Yakni kesiapan infrastruktur transportasi, sumber energi termasuk listrik, SDM, dan ketersediaan stok bahan baku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi