KONTAN.CO.ID - Makassar. Presiden Joko Widodo meluncurkan program pembangunan balai latihan kerja (BLK) berbasis komunitas atau kelompok masyarakat tertentu akhir Februari 2019. Kini Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mulai merealisasikan program tersebut.

Jokowi menargetkan BLK Komunitas sebanyak 1.000 unit tahun ini. Target pengembangan BLK menyasar komunitas keagamaan seperti pesantren bagi yang beragama islam. Ada juga komunitas keagamaan lain, seperti nasrani dll.

Secara teknis, realisasi pengembangan BLK Komunitas dilaksanakan oleh BLK di masing-masing wilayah. BLK Makassaar di Sulawesi Selatan (Sulsel) misalnya, mendapat target membentuk BLK Komunitas sebanyak 20 unit tahun ini. "Sekarang kami mulai memprosesnya, tahap awal sebanyak tujuh unit," terang Pelaksana Tugas Kepala BLK Makassar As'adiya usai dialog dalam Press Tour Kemnaker 2019, Rabu (10/4).

Dari tujuh unit tersebut, lima unit diantaranya sudah mulai proses pembangunan gedung BLK. "Kini tahap (pembangunan) pondasi, targetnya 120 hari kerja harus selesai," jelas As'adiya.

Lalu sebanyak dua calon BLK masih tahap pra pembangunan. Keduanya masih dalam pengurusan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan rekening bank untuk pencairan anggaran. "Dua unit ini untuk BLK di Kabupaten Endrekang yang nantinya guna pelatihan menjahit dan Kabupaten Maros terkait pelatihan komputer," tambahh As'adiya.

Kepala Biro Humas Kemnaker Soes Hindharno menegaskan program BLK Komunitas akan jadi program jangka panjang pemerintah. Ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah yang belum memiliki BLK. "Tahun depan program BLK Komunitas tetap berlanjut dengan target lebih banyak, yakni 3.000 unit," terang Soes.

Setiap BLK Komunitas membutuhkan anggaran sekitar Rp 1 miliar, baik untuk gedung maupun peralatan. Dengan demikian, kebutuhan anggaran BLK Komunitas tahun depan sebesar Rp 3 triliun yang akan diusulkan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto