KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penyerapan belanja pemerintah pusat sepanjang Januari lalu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut ditopang oleh meningkatnya penyerapan belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang tumbuh hingga 58,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan, belanja K/L mencapai Rp 31,97 triliun hingga akhir Januari. Realisasi tersebut memenuhi 3,74% dari pagu yang ditetapkan yakni sebesar Rp 855,45 triliun.

Dari sisi jenis belanja, pertumbuhan penyerapan belanja terbesar terdapat pada belanja bantuan sosial yang mencapai Rp 15,13 triliun atau tumbuh 182,9% yoy. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut setara dengan 15,6% dari pagu yang ditetapkan yakni sebesar Rp 97,06 triliun.

"Bantuan sosial naik hampir tiga kali lipat dari tahun lalu karena PKH (program keluarga harapan) naik dua kali lipat dan dana untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) dan Bansos Rastra yang juga mengalami kenaikan," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (20/2). Sekadar informasi, anggaran PKH tahun ini dipatok sebesar Rp 34,3 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 17 triliun. Sementara, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT naik dari sebelumnya 10,3 juta keluarga menjadi 15,6 juta keluarga tahun ini. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada belanja modal dan belanja barang. Belanja modal tumbuh 60,32% yoy mencapai Rp 1,65 triliun. Realisasi belanja modal telah mencapai 0,87% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2019. "Ini menunjukkan adanya persiapan belanja K/L yang lebih baik dan ini sangat kita dukung," ujar Sri Mulyani.

Sementara, belanja barang tumbuh 29,33% yoy mencapai Rp 2,89 triliun. Realisasi belanja barang memenuhi 0,84% terhadap APBN 2019. Penyerapan belanja modal dan belanja barang yang lebih cepat tersebut bertujuan agar tidak ada lagi penyerapan yang menumpuk pada kuartal terakhir maupun di bulan Desember seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Tahun lalu, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan Kemkeu mencatat pelaksanaan anggaran yang terkonsentrasi di Desember mengalami penurunan dari 20% pada 2017, menjadi 16% pada tahun 2018. Sri Mulyani juga menjelaskan, pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019 melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator tersebut mengukur efisienasi pelaksanaan kegiatan, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam periode 2016-2018, indeks seluruh K/L mengalami perbaikan dari 67,17 menjadi 93,11 di akhir tahun lalu. Dengan kinerja penyerapan anggaran yang lebih baik di awal tahun, diharapkan indeks IKPA dapat melanjutkan perbaikan di akhir 2019 nanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini