KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dari target 100% akses air minum pada 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditargetkan harus menyambung Jaringan Perpipaan (JP) hingga 60%.

"Hingga saat ini baru sekitar 40% tersambung, makanya memang butuh kerja keras, untuk tingkatkan 20% lagi," kata Muhammad Sundoro, Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kementerian PUPR kepada Kontan.co.id, Selasa, di Jakarta.

Dari data yang didapat KONTAN, sejak masuk prioritas Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ada 30% target kontribusi APBN senilai Rp 34,28 triliun untuk membangun SPAM berkapasitas hampir 40.000 liter perdetik.

"Hingga 2018 realisasinya diperkirakan baru Rp 19,42 triliun dengan kapasitas 19.000 liter perdetik," sambung Sundoro.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan guna mengejar target tersebut, sejak 2015 pemerintah telah mengalokasikan infrastruktur air minum dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Mulai 2015, baru ada DAK air minum, DAK sanitasi. Di ketiga jenis DAK ada jenis DAK sanitasi dan DAK air minum," kata Bambang dalam acara Konferensi Sanitasi dan Air Minum (KSAN), Selasa (7/11) di Jakarta.

Dari data yang didapat KONTAN, pada 2015 DAK Air Minum sebesar Rp 1,3 triliun, Rp 3 triliun pada 2016, Rp 1,2 triliun pada 2017, dan Rp 2 triliun pada 2018.

"DAK adalah proposal Based, yang mengajukan adalah Pemda jadi tergantung Pemda mengajukannya," kata Bambang.

Sundoro sendiri mengharapkan dengan alokasi DAK tersebut, Kabupaten maupun Kotamadya dapat mengejar target 100% akses air minum tersebut.

Menurutnya pemerintah Kab/Kota dapat menyinkronkan target pemerintah pusat dengan optimalisasi jaringan distribusi yang idle.

"Harapan kami kalau ada yang idle dikembangkan jaringan distribusinya oleh Kab/Kota. Dari PUPR sendiri kan buat sistem dan target, nah untuk memenuhinya bisa pakai DAK atau APBD," sambung Sundoro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia