KONTAN.CO.ID - JAKARTA. SKK Migas menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030. Target ini membutuhkan usaha keras, mengingat produksi dari lapangan yang ada mulai menurun. Tanpa dilakukan usaha apapun, pada 2030 lifting minyak mentah diprediksikan hanya akan mencapai 281 ribu barel per hari. Padahal berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kebutuhan minyak Indonesia pada 2030 sekitar 2,27 juta BOPD dan 11.7728 MMSCFD. Direktur Bisnis Strategis PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo), Syah Amondaris, mengatakan target SKK Migas tersebut harus didukung semua pihak, termasuk perusahaan asuransi.
“Melalui dukungan perusahaan asuransi, rasa kekhawatiran kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terhadap kegiatan operasional mereka menjadi hilang. Hal ini diharapkan KKKS dapat melakukan kegiatan dengan optimal sehingga target yang diberikan tercapai,” ujar Aris dalam keterangan resmi Jasindo, Minggu (19/9).
Baca Juga: Perusahaan BUMN dan konglomerasi masih mendominasi bisnis asuransi umum Aris menambahkan, konsorsium asuransi SKK Migas-KKKS berfungsi sebagai mitigasi risiko terkait aset industri, sumur, dan aset LNG dan proyek konstruksi. Konsorsium asuransi aset industri, sumur dan aset LNG SKK Migas-KKKS terdiri dari tujuh perusahaan nasional dan Asuransi Jasindo sebagai leader. Enam perusahaan asuransi lain yaitu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Auransi Wahana Tata, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Central Asia, dan PT Asuransi Jasaraharja Putera. Asuransi aset industri dan sumur SKKMIGAS-KKKS/TAC/JOB memberikan proteksi terhadap 128 blok migas yang dioperasikan perusahaan minyak di Indonesia. Periode pertanggungan kali ini berlangsung selama dua tahun dimulai 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2023. Jaminan polis tersebut meliputi aset yang berada di darat (onshore property) dan lepas pantai (offshore property), rangka kapal sekaligus mesin-mesin di dalamnya (hull & machinery), pengendalian sumur (cost of well control), pemboran ulang (redrilling), serta pembersihan pencemaran akibat sumur (pollution & contamination). Untuk konsorsium asuransi proyek konstruksi SKK Migas-KKKS dipimpin pula oleh Asuransi Jasindo dan terdiri dari delapan perusahaan asuransi nasional. Periode konsorsium ini pada 2020-2022 dengan melibatkan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Jasaraharja Putera, dan PT BRI Asuransi Indonesia. Sejak periode 2010 hingga kini, konsorsium telah melakukan penutupan asuransi proyek konstruksi SKK Migas-KKKS sebanyak 48 unit yang terdiri dari 34 offshore dan 14 di onshore. Aris mencontohkan, tiga proyek terbesar yang pernah ditangani konsorsium asuransi meliputi Eni Muara Bakau BV-Jangkrik Gas Field Development Project (2014) untuk offshore senilai US$2,5 miliar. Kemudian proyek BP Berau Ltd-LNG Train 3 Tangguh Expansion Project (2017) untuk offshore US$450 juta dan onshore US$2,5 miliar, PT Pertamina EP Cepu-Jambaran Tiung Biru Gas Unitization Project (2017) untuk onshore US$861 juta. Sejak 2010-2021, konsorsium telah melakukan pembayaran klaim sebanyak 121 untuk asuransi aset dan konstruksi. Jika dirinci klaim asuransi aset terbesar mencapai 97 senilai US$323 juta dan klaim asuransi konstruksi mencapai 24 senilai US$200 juta sehingga total mencapai US$523 juta.
Hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa kelancaran pembayaran klaim merupakan salah satu yang dapat memuaskan nasabah. “Angka itu bukanlah jumlah yang kecil. Di sinilah kami konsorsium asuransi berperan. Dapat dibayangkan jika proyek itu tidak ditanggung asuransi berapa besar cost yang harus ditanggung negara? Inilah sinergi yang bagus antara perusahaan asuransi dengan SKK Migas-KKKS,” kata Aris. Di sisi lain, konsorsium asuransi selalu mengutamakan mitigasi risiko melalui
engineering survey programme. Ada tiga survei yang dilakukan yaitu survei risiko untuk mengevaluasi profil risiko dari operasional KKKS, survei valuasi untuk memperoleh nilai pertanggungan yang memadai, dan survei pengeboran untuk mengevaluasi profil risiko dari aktivitas pemboran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat