KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji masukkan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Program Keluarga Harapan (PKH) guna menekan angka kemiskinan.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada dua opsi yang dapat dilakukan pemerintah dalam program PKH. Pertama, menambah jumlah penerima angka PKH. Adapun saat ini tercatat sejumlah 10 juta penerima.

Kedua, menaikkan nilai uang yang diterima. "Apakah menjadi 20% dari saat ini 16% dari total pengeluaran rumah tangga," ungkap Bambang di komplek istana, Senin (3/5).

Sehingga, terkait opsi kedua, meski adanya tambahan anggaran yang dikeluarkan pemerintah tapi manfaatnya langsung kepada penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan. Hal tersebut pun sesuai dengan fokus Presiden.

Kendati begitu, Bambang menyampaikan, kedua opsi itu masih terus dikaji. Sebab, keduanya pasti berdampak kepada ketersediaan anggaran termasuk soal penambahan Rp 20 triliun yang dikatakan Presiden pun saat ini tengah dalam simulasi.

"Tapi secara mekanisme itu sudah sangat bisa dilakukan. Apalagi PKH ini sifatnya sudah tidak tunai lg. Tapi sudah melalui transfer," jelasnya.

Pihaknya memperkirakan dengan adanya PKH ini setidaknya dapat menekan angka kemiskinan di bawah 10% di tahun ini dan tahun depan diharapkan di bawah 9%.

Kemudian ditanya soal keterkaitan penambahan PKH menjelang Pemilu dan Pilpres, Bambang hanya menjawab, "Kita memang ingin kurangin kemiskinan kok. Kecuali, kamu (tunjuk wartawan) ingin jumlah orang miskin bertambah," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto