JAKARTA. Keputusan untuk menjual gas Donggi Senoro ke pasar domestik atau ekspor menentukan berlanjut atau tidaknya proyek hilir dalam bentuk pembangunan kilang gas alam cair di Donggi Senoro. Bila tidak, hanya akan menjadi proyek hulu berupa eksplorasi dan produksi.Selain itu, bila proyek hilir dibatalkan, Bank Kerja Sama Internasional Jepang (JBIC) yang sudah bersedia membiayai proyek Donggi-Senoro LNG, akan membatalkan komitmen mereka. Soalnya, JBIC menginginkan gas Donggi-Senoro diekspor dalam bentuk LNG ke Jepang.Nyatanya, tarik ulur pembahasan proyek Donggi Senoro akhirnya selesai juga. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh sudah meneken surat keputusan pengalokasian gas Donggi Senoro sebesar 25-30% untuk domestik. Sisanya akan dipergunakan untuk ekspor dengan mempertimbangkan faktor keekonomian. Namun, salah satu sumber KONTAN yang mengetahui proses keputusan Donggi Senoro menyebutkan, usai proses hitung-hitungan, JBIC yang tadinya akan mendanai proyek Donggi Senoro hanya bisa memberikan pendanaan sebesar 25% dari proyek. Sayangnya, sumber tersebut enggan menyebutkan alasan JBIC soal komitmen pendanaan tersebut.Menyoal pendanaan, Menteri BUMN Mustafa Abubakar pun angkat bicara. Menurutnya, perbankan nasional mampu memberikan pendanaan untuk proyek strategis tersebut. Hanya saja, perbankan nasional seperti Bank Mandiri, BRI dan BNI tetap akan menggandeng sindikasi dengan lembaga pembiayaan asing atau perbankan swasta. “Jadi saya berharap bank-bank BUMN kita duduk bersama untuk membahas ini dengan bank asing atau lembaga bank asing untuk dapat bersindikasi secara proporsional,” tandas Mustafa.Sekadar catatan, untuk mengembangkan lapangan yang dioperatori PT Pertamina dan PT Medco itu, biaya yang diperlukan sekitar US$ 3,7 miliar, dengan perincian US$ 1,7 miliar untuk pengembangan upstream dan US$ 2 miliar untuk downstream. Dengan estimasi nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp 10.000, maka biaya yang diperlukan sekitar Rp 37 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
JBIC Hanya Berkomitmen 25% untuk Donggi Senoro?
JAKARTA. Keputusan untuk menjual gas Donggi Senoro ke pasar domestik atau ekspor menentukan berlanjut atau tidaknya proyek hilir dalam bentuk pembangunan kilang gas alam cair di Donggi Senoro. Bila tidak, hanya akan menjadi proyek hulu berupa eksplorasi dan produksi.Selain itu, bila proyek hilir dibatalkan, Bank Kerja Sama Internasional Jepang (JBIC) yang sudah bersedia membiayai proyek Donggi-Senoro LNG, akan membatalkan komitmen mereka. Soalnya, JBIC menginginkan gas Donggi-Senoro diekspor dalam bentuk LNG ke Jepang.Nyatanya, tarik ulur pembahasan proyek Donggi Senoro akhirnya selesai juga. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh sudah meneken surat keputusan pengalokasian gas Donggi Senoro sebesar 25-30% untuk domestik. Sisanya akan dipergunakan untuk ekspor dengan mempertimbangkan faktor keekonomian. Namun, salah satu sumber KONTAN yang mengetahui proses keputusan Donggi Senoro menyebutkan, usai proses hitung-hitungan, JBIC yang tadinya akan mendanai proyek Donggi Senoro hanya bisa memberikan pendanaan sebesar 25% dari proyek. Sayangnya, sumber tersebut enggan menyebutkan alasan JBIC soal komitmen pendanaan tersebut.Menyoal pendanaan, Menteri BUMN Mustafa Abubakar pun angkat bicara. Menurutnya, perbankan nasional mampu memberikan pendanaan untuk proyek strategis tersebut. Hanya saja, perbankan nasional seperti Bank Mandiri, BRI dan BNI tetap akan menggandeng sindikasi dengan lembaga pembiayaan asing atau perbankan swasta. “Jadi saya berharap bank-bank BUMN kita duduk bersama untuk membahas ini dengan bank asing atau lembaga bank asing untuk dapat bersindikasi secara proporsional,” tandas Mustafa.Sekadar catatan, untuk mengembangkan lapangan yang dioperatori PT Pertamina dan PT Medco itu, biaya yang diperlukan sekitar US$ 3,7 miliar, dengan perincian US$ 1,7 miliar untuk pengembangan upstream dan US$ 2 miliar untuk downstream. Dengan estimasi nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp 10.000, maka biaya yang diperlukan sekitar Rp 37 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News