KONTAN.CO.ID - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengatakan, Iran harus melakukan pengurangan signifikan terhadap kapasitas pengayaan nuklirnya sebagai syarat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tujuh bulan.

Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters, Vance mengatakan AS menginginkan konsesi konkret dari Iran, bukan sekadar jaminan bahwa Teheran akan mengurangi aktivitas nuklirnya di masa mendatang.

Baca Juga: Paramount Rampungkan Akuisisi Warner Bros US$110 Miliar, Lahir Raksasa Baru Skydance

"Jika Anda tidak menginginkan senjata nuklir, mengapa membutuhkan bahan bakar yang diperkaya hingga 60%? Jika ingin menunjukkan komitmen untuk tidak membuat senjata nuklir, jangan memproduksi bahan bakar yang sangat diperkaya," ujar Vance setelah melakukan kampanye di Alaska, Senin (6/10/2026).

Menurut Vance, Iran perlu menunjukkan komitmen nyata melalui pengurangan kapasitas pengayaan uranium.

"Saya pikir jika mereka ingin menunjukkan komitmen untuk tidak membuat senjata nuklir, mereka harus melakukan sesuatu yang berarti terhadap kapasitas pengayaan mereka," katanya.

AS dan Iran dalam beberapa pekan terakhir telah bertukar proposal untuk mengakhiri perang sekaligus membuka kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi perdagangan energi global.

Namun, Presiden AS Donald Trump menolak tawaran terbaru dari Teheran dan memperingatkan bahwa operasi militer dapat kembali meningkat setelah pemilu sela AS pada November.

Vance mengatakan, Washington masih terbuka terhadap kesepakatan, tetapi menginginkan konsesi nuklir yang konkret dari Iran.

"Kami tidak akan menukar kata-kata dengan tindakan," tegas Vance.

Baca Juga: Dolar AS Bertahan Melemah Rabu (7/10) Pagi, Pasar Tunggu Sinyal Suku Bunga The Fed

AS Pertanyakan Mekanisme Pengambilan Keputusan Iran

Upaya perundingan juga menghadapi persoalan lain. Vance mengatakan Washington belum sepenuhnya mengetahui siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan di Teheran.

Menurut Vance, AS berkomunikasi dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi.

Namun, ia mengatakan belum jelas seberapa besar kewenangan keduanya dalam struktur kekuasaan Iran setelah serangan AS-Israel pada awal perang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

"Salah satu hal yang kami sadari adalah bahwa tidak sepenuhnya jelas bagaimana negara mereka mengambil keputusan," ujar Vance.

Trump juga menyampaikan hal serupa pada Selasa (7/10/2026). Ia mengatakan persoalan terbesarnya adalah tidak ada pihak yang mengetahui siapa yang menjalankan Iran.

Pernyataan tersebut dibantah oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei. Pada konferensi pers mingguan Minggu (5/10/2026), Baghaei mengatakan pejabat AS sebenarnya mengetahui siapa mitra mereka di Iran dan bagaimana sistem pengambilan keputusan negara tersebut bekerja.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Rabu (7/10), Badai AS dan Serangan Houthi Ancam Pasokan

Menurut Baghaei, persoalan justru berasal dari posisi yang saling bertentangan dan pesan yang tidak konsisten dari pejabat AS.

Vance mengatakan, dirinya juga melakukan pembicaraan langsung dengan sejumlah komandan di lapangan untuk memahami kondisi medan perang. Ia menepis kekhawatiran mengenai kekurangan amunisi kritis.

Menurut Vance, pasukan Iran secara berkala masih mampu menyerang kapal komersial di Selat Hormuz. Namun, ia menilai Iran pada umumnya tidak mampu menghentikan ekspor energi melalui jalur tersebut.

Vance tidak mengatakan apakah dirinya memimpin perundingan damai. Namun, ia kerap disebut sebagai negosiator utama Gedung Putih dalam konflik tersebut.

"Kami tentu saja terlibat. Pada akhirnya, presiden Amerika Serikat yang mengarahkan semuanya," ujarnya.

Baca Juga: Harga Emas Spot Stabil Rabu (7/10) Pagi, Pasar Menanti Risalah The Fed

Perang Jadi Isu Politik di AS

Perang tersebut juga menjadi persoalan politik menjelang pemilu sela AS pada November. Konflik diperkirakan menghabiskan sekitar US$3 miliar per bulan dan telah mendorong kenaikan harga energi.

Kenaikan harga energi menjadi salah satu isu yang dihadapi Trump dan Partai Republik di sejumlah negara bagian yang akan menentukan komposisi Kongres AS.

Vance berupaya meredam kritik terhadap penanganan konflik oleh pemerintahan Trump. Dalam kampanye di Alaska, ia meminta pemilih tidak menjadikan isu tersebut sebagai alasan untuk tidak mendukung kandidat Partai Republik dalam pemilu bulan depan.

Vance hadir untuk mendukung Senator Partai Republik Dan Sullivan yang menghadapi persaingan ketat dalam pemilihan kembali melawan kandidat Demokrat Mary Peltola.

Trump memenangkan Alaska dengan selisih 13 poin persentase pada pemilu 2024. Namun, kenaikan biaya hidup membuat isu keterjangkauan menjadi perhatian dalam kampanye di negara bagian tersebut.

Baca Juga: Francis Halzen Raih Nobel Fisika 2026, Ungkap Rahasia Kosmos dari Es Antarktika

Sebelum wawancara dengan Reuters, Vance banyak membahas persoalan keterjangkauan, khususnya harga energi.

Alaska memiliki biaya distribusi barang yang tinggi karena lokasinya yang terpencil, sementara sektor energi merupakan salah satu industri utama negara bagian tersebut.

Vance juga dipandang sebagai salah satu tokoh Partai Republik yang berpotensi melanjutkan kepemimpinan Trump di Gedung Putih. Namun, ketika ditanya apakah dirinya akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028, Vance mengatakan belum mengambil keputusan.

"Saya memang cenderung suka menunda. Saya benar-benar belum banyak memikirkannya," kata Vance.