KONTAN.CO.ID - FAIRBANKS. Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengatakan Iran harus melakukan pengurangan nyata terhadap kapasitas pengayaan uranium jika ingin mencapai kesepakatan dengan Washington dan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tujuh bulan. Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters, Vance mengatakan AS tidak cukup hanya menerima jaminan Iran mengenai rencana pengurangan aktivitas nuklir di masa depan. Washington menginginkan langkah konkret dari Teheran terkait kapasitas pengayaan nuklirnya. "Jika Anda tidak menginginkan senjata nuklir, lalu mengapa Anda membutuhkan bahan bakar yang diperkaya hingga 60%? Dan jika Anda ingin menunjukkan komitmen untuk tidak membangun senjata nuklir, jangan membuat bahan bakar dengan tingkat pengayaan tinggi. Itu adalah persoalan ambang batas yang sangat mendasar," kata Vance.
Menurut Vance, Iran perlu mengambil langkah yang dapat menunjukkan keseriusannya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
Baca Juga: Houthi Serang Bandara Aden, Konflik Yaman Kembali Memanas "Saya pikir jika mereka ingin menunjukkan komitmen untuk tidak membangun senjata nuklir, mereka harus melakukan sesuatu yang berarti terhadap kapasitas pengayaan mereka," ujarnya. Iran dan AS dalam beberapa pekan terakhir telah bertukar proposal yang ditujukan untuk mengakhiri perang sekaligus membuka kembali Selat Hormuz. Jalur pelayaran tersebut merupakan salah satu rute penting bagi pengiriman energi global. Namun, Presiden AS Donald Trump menolak tawaran terbaru dari Iran. Trump juga memperingatkan bahwa operasi militer dapat kembali meningkat setelah pemilihan umum paruh waktu atau midterm elections pada November. Vance menegaskan Washington masih membuka peluang tercapainya kesepakatan. Namun, kesepakatan tersebut harus disertai konsesi konkret dari Iran terkait program nuklirnya. "Kami tidak akan menukar kata-kata dengan tindakan," kata Vance.
AS Masih Bingung Siapa yang Mengambil Keputusan di Iran
Negosiasi antara kedua negara menghadapi persoalan lain. Vance mengatakan Washington masih belum sepenuhnya memahami siapa yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan di Iran. Ia mengatakan AS berkomunikasi dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi. Namun, menurut Vance, masih belum jelas seberapa besar kewenangan keduanya dalam struktur kekuasaan Iran. Kondisi tersebut semakin kompleks setelah serangan gabungan AS dan Israel pada awal perang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. "Salah satu hal yang kami sadari adalah tidak sepenuhnya jelas bagaimana negara mereka mengambil keputusan," kata Vance. Secara terpisah, Trump pada Selasa mengatakan persoalan terbesarnya adalah tidak ada yang mengetahui siapa yang sebenarnya menjalankan pemerintahan Iran. Pernyataan tersebut dibantah Kementerian Luar Negeri Iran. Juru bicara kementerian Esmaeil Baghaei mengatakan pejabat AS sebenarnya mengetahui siapa mitra mereka di Iran serta bagaimana sistem pengambilan keputusan di negara tersebut.
Baca Juga: Harga Minyak Tembus US$100, Bursa Asia Catat Penurunan Terburuk Sepekan "Masalah sebenarnya justru sebaliknya: masalahnya terletak pada posisi yang saling bertentangan dan pesan yang beragam dari para pejabat AS," kata Baghaei dalam konferensi pers mingguan.
Vance Klaim Ekspor Energi Iran Masih Bisa Berjalan
Dalam wawancara tersebut, Vance juga mengatakan dirinya telah berbicara secara langsung dengan sejumlah komandan di lapangan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi pertempuran. Ia menepis kekhawatiran mengenai kekurangan amunisi kritis. Vance juga mengatakan pasukan Iran secara berkala masih mampu menyerang kapal komersial di Selat Hormuz. Namun, menurut dia, Iran pada dasarnya tidak mampu menghentikan ekspor energi melalui jalur pelayaran tersebut. Vance tidak menjelaskan apakah dirinya memimpin perundingan perdamaian. Meski demikian, ia kerap disebut sebagai negosiator utama Gedung Putih dalam konflik tersebut. "Kami tentu saja terlibat," kata Vance. "Pada akhirnya, presiden Amerika Serikat yang mengendalikan semuanya."
Perang Iran-AS Jadi Beban Politik Trump
Perang tersebut juga mulai menjadi persoalan politik bagi Trump dan Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu pada November. Biaya perang yang mencapai sekitar US$3 miliar per bulan serta kenaikan harga energi telah menjadi isu penting dalam kampanye. Kondisi tersebut membuat Trump dan Partai Republik berada dalam posisi defensif di sejumlah negara bagian yang persaingannya ketat dan berpotensi menentukan kendali Kongres AS. Vance berupaya meredam kritik terhadap cara Trump menangani konflik. Ia meminta pemilih agar tidak menjadikan persoalan perang sebagai alasan untuk tidak mendukung kandidat Partai Republik dalam pemilu bulan depan.
Baca Juga: India Naikkan Suku Bunga ke 5,5%, Pertama Kali dalam Hampir 4 Tahun Dalam kunjungannya ke Alaska, Vance berkampanye untuk Senator Partai Republik Dan Sullivan yang tengah menghadapi persaingan ketat dalam pemilihan kembali melawan kandidat Partai Demokrat Mary Peltola. Trump memenangkan Alaska dengan selisih 13 poin persentase pada pemilu 2024. Namun, kenaikan biaya kebutuhan sehari-hari membuat negara bagian tersebut kembali menjadi medan persaingan politik. Sebelum berbicara dengan Reuters, Vance banyak menyoroti persoalan keterjangkauan biaya hidup, terutama energi. Lokasi Alaska yang terpencil membuat harga barang konsumsi lebih mahal, sementara produksi energi menjadi salah satu sektor utama perekonomian negara bagian tersebut.
Vance Belum Putuskan Maju Pilpres 2028
Dalam kampanye di Alaska, para pendukung Sullivan sempat bersorak ketika sang senator hampir memperkenalkan Vance sebagai presiden AS, bukan wakil presiden. Vance sendiri dipandang sebagai salah satu kandidat utama Partai Republik yang berpotensi menggantikan Trump di Gedung Putih. Namun, ketika ditanya Reuters mengenai kemungkinan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028, Vance mengatakan dirinya belum mengambil keputusan. "Saya pada dasarnya adalah orang yang suka menunda-nunda. Saya benar-benar belum banyak memikirkannya," kata Vance.
