JAKARTA. Menjelang akhir masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 suhu kian panas. Tidak cuma menggelar aksi dukungan, saling serang antar kubu pasangan calon juga kerap terjadi. Bahkan tak sedikit dari aksi saling serang ini mengarah pada kampanye hitam antar pasangan calon. Hingga akhir Desember 2016 lalu misalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan ada sekitar 400 titik pelanggaran berupa pemasangan spanduk provokatif dan alat peraga yang diarahkan ke pasangan calon tertentu. Yang terbaru, dugaan kampanye hitam juga berhembus dalam kasus temuan impor kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada pekan ini. Awal mula riuhnya impor e-KTP dari Kamboja ini dihembuskan oleh politisi Partai Demokrat Andi Arief lewat media sosial.
Jelang coblosan, kampanye hitam marak
JAKARTA. Menjelang akhir masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 suhu kian panas. Tidak cuma menggelar aksi dukungan, saling serang antar kubu pasangan calon juga kerap terjadi. Bahkan tak sedikit dari aksi saling serang ini mengarah pada kampanye hitam antar pasangan calon. Hingga akhir Desember 2016 lalu misalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan ada sekitar 400 titik pelanggaran berupa pemasangan spanduk provokatif dan alat peraga yang diarahkan ke pasangan calon tertentu. Yang terbaru, dugaan kampanye hitam juga berhembus dalam kasus temuan impor kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada pekan ini. Awal mula riuhnya impor e-KTP dari Kamboja ini dihembuskan oleh politisi Partai Demokrat Andi Arief lewat media sosial.