KONTAN.CO.ID - Perubahan kondisi perekonomian global yang fluktuatif mengancam pemulihan ekonomi nasional. Pemangku kebijakan perlu melakukan penguatan makro dan mikro ekonomi dalam menghadapi guncangan ekonomi global.

Maka, agenda jalur keuangan (finance track) G-20 perihal penetapan rumusan normalisasi kebijakan yang kondusif bagi pemulihan ekonomi global menjadi pertaruhan pertama pertemuan sejagat itu.

Selama periode G20 Indonesia, jalur keuangan membahas enam agenda prioritas. Pertama, koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global. Kedua, upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.

Ketiga, penguatan sistem pembayaran di era digital.  Keempat, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance). Kelima, peningkatan sistem keuangan yang inklusif. Keenam, agenda Perpajakan internasional

Saat ini mata dunia tertuju di The Fed. Bagaimanapun, normalisasi kebijakan The Fed tetap harus mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi dari berbagai negara.

Terkait kondisi tersebut, Ekonom dan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menekankan kondisi global tidak bisa diubah. Pemerintah sebaiknya lebih fokus menjaga permintaan domestik yang cukup besar. Lantaran perekonomian Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi dan investasi yang berasal dari domestik.

“Meskipun global resesi bukan berarti semua negara resesi. China diperkirakan mampu bertahan. Beberapa negara masih akan tumbuh positif, ini masih bisa menjadi pasar ekspor barang-barang komoditas Indonesia,” katanya kepada Kontan.co.id pada Senin (13/6).

Ia optimistis,  Indonesia bisa bertahan walau perekonomian global dihantam resesi. Ini dengan asumsi, pandemi mereda. Ia menyatakan, ekonomi global diprediksi akan resesi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di banyak negara maju.

Ia mencontohkan, Amerika Serikat (AS), mencetak angka inflasi melambung tinggi. Kemudian mengundang The Fed menaikkan suku bunga acuan dan mengeringkan likuiditas.

“Suku bunga yang tinggi, likuiditas yang kering akan membuat demand terbatas dan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Ia menilai, kebijakan pemerintah dan otoritas seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cukup mengantisipasi gejolak. Pemerintah terus memberikan insentif bagi perekonomian, BI masih mampu menahan suku bunga meskipun inflasi sdh beranjak naik.

“Paling utama harus diwaspadai adalah pandemi. Kalau pandemi berlanjut dan terjadi lonjakan kasus lagi, ada gelombang keempat, lebih sulit menghadapi gejolak global,” ujarnya.

Analis makroekonomi Bank Danamon, Irman Faiz melihat guncangan global hanya berdampak kecil ke Indonesia di sektor keuangan. Langkah otoritas cukup baik dan kondisi indikator eksternal Indonesia jauh lebih baik.

Pemangku kebijakan harus fokus kepada penyediaan pasokan. Sehingga bisa mencegah terjadi kelangkaan dan disrupsi rantai pasok domestik.

Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat CNA Live Interview, Selasa (14/6) menyatakan, kalibrasi dan rekalibrasi kebijakan sangat diperlukan. “Ini juga yang diskusikan oleh forum G20. Ini tidak seperti satu kebijakan atau arah yang dogmatis. Kita harus melihat data dan apa yang perlu didesain ulang dari sisi kebijakan kita,” terang Ani, sapaan Sri Mulyani.

Tahun ini, Indonesia menikmati commodity boom sehingga pendapatan negara meningkat sangat kuat. Sementara, pengeluaran akan tetap diarahkan untuk prioritas yang paling penting yaitu yang pertama untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Kami  terus mendukung momentum pemulihan,. Baik melalui investasi maupun ekspor. Pada saat yang sama, kami mencoba proses konsolidasi untuk kebijakan fiskal kami. Ini semua tentang bagaimana kami mencoba mengkombinasikan kebijakan, di tengah banyak tantangan kompleks yang datang membayangi proses pemulihan yang tidak mulus dan sederhana,” terang Menkeu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ridwal Prima Gozal