Jelang Lebaran, Pemerintah Kirim 1.600 Ton Bantuan Beras ke NTT



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bekerja sama melakukan pengangkutan bantuan beras 1.600 ton ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut guna mengatasi krisis beras yang saat ini terjadi di Provinsi NTT yang menyebabkan harga beras di wilayah tersebut melambung tinggi. Pengangkutan tersebut menggunakan kapal Tol Laut KM. Kendhaga Nusantara 5 dan KM. Kendhaga Nusantara 11.

Direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut Capt. Hendri Ginting mengatakan, pengangkutan bantuan beras untuk masyarakat di Provinsi NTT tersebut dilakukan menggunakan 2 (dua) unit kapal Tol Laut melalui 2 (dua) tahap.


“Tahap pertama menggunakan KM. Kendaga Nusantara 5 yang saat ini telah selesai melakukan pemuatan beras di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan diberangkatkan Minggu, 26 Maret 2023 dengan pemuatan sebanyak 600 ton atau 30 Teus dengan rincian 2 Teus didistribusikan ke Maumere dan distribusi ke Ende sebanyak 28 Teus," ujar Hendri dalam keterangan tertulis, Senin (27/3).

Hendri menjelaskan untuk tahap ke 2 pengiriman akan menggunakan KM. Kendhaga Nusantara 11 yang rencana akan diberangkatkan pada hari Rabu, 29 Maret 2023.

Baca Juga: Mentan: Pasokan Beras untuk Kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri Aman

Adapun pengangkutan tahap kedua direncanakan memuat 1.000 ton atau 50 Teus. Bantuan beras tersebut akan didistribusikan ke Ende sebanyak 12 Teus dan Atambua/Atapupu sebanyak 38 Teus.

“Distribusi dilakukan menggunakan kapal Tol Laut dan pada kesempatan ini, Ditjen Perhubungan Laut memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pengangkutan bantuan beras dari Perum Bulog tersebut,” imbuhnya.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pemenuhan pasokan beras di Provinsi NTT khususnya menjelang hari raya Idul Fitri 1444H/2023 sehingga harga beras dapat stabil.

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa Program Tol Laut diselenggarakan sebagai upaya Pemerintah untuk memfasilitasi sarana transportasi laut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan barang pokok dan penting. Utamanya masyarakat yang berada di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (T3P) yang belum dilayani kapal-kapal komersil.

"Selain itu juga kapal-kapal Tol Laut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pemerintah lainnya guna pengangkutan bantuan sosial atau kemanusiaan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari