KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang libur lebaran, pemerintah diminta untuk mengantisipasi kenaikan kasus positif covid-19. Hal ini karena adanya potensi terjadinya keramaian di fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan atau tujuan wisata.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Ajib Hamdani menilai, kondisi saat ini serba sulit. Sebab, momen liburan, hari raya, ditambah kebosanan selama ini, merupakan pemicu ramainya mal/pusat perbelanjaan. Masyarakat rindu suasana meriah berbuka bersama, belanja, dan berkumpul dengan keluarga.

Meski begitu, Ajib menyebut, Pemerintah sudah menerapkan aturan larangan mudik, daerah-daerah pun melanjutkan kebijakan PPKM mikro. "Tinggal pengawasannya saja. Semisal pengunjung harus menaati prokes yang berlaku dan jumlah pengunjung dibatasi, sehingga bisa dipastikan tidak terjadi kerumunan yang tak diinginkan," ujar Ajib kepada Kontan.co.id, Senin (10/5).

Baca Juga: Mulai bulan ini, alur vaksinasi Covid-19 dan waktu observasi jadi lebih pendek

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzhus Widjaja menyatakan, sejak awal pandemi covid-19, Pusat Perbelanjaan telah memiliki SOP (Standard Operating Procedure) untuk mengantisipasi jika sewaktu - waktu terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Hal ini untuk mendukung upaya pemerintah mencegah penularan covid-19.

Alphonzhus mengatakan, terdapat beberapa tahapan antisipasi yang disiapkan. Pertama, membatasi jumlah pengunjung yang akan masuk ke Pusat Perbelanjaan dengan cara masuk bergantian. Kedua, menutup sementara akses masuk ke Pusat Perbelanjaan sampai dengan jumlah pengunjung di dalam Pusat Perbelanjaan telah berkurang.

Ia menerangkan, beberapa waktu terakhir telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan ke Pusat Perbelanjaan. Akan tetapi, secara rata - rata relatif masih kurang dari 50%.

"Tiap Pusat Perbelanjaan juga telah memiliki Satgas Covid-19 yang akan terus melakukan patroli untuk memastikan bahwa semua yang berada di Pusat Perbelanjaan menaati dan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten," ujar Alphonzhus kepada Kontan.co.id.

APPBI memperkirakan akan ada potensi peningkatan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan pada masa pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) menjelang masa peniadaan mudik pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Khususnya bagi kota-kota besar terutama di DKI Jakarta.

"Larangan mudik dapat menjadi peluang atau kesempatan bagi Pusat Perbelanjaan di kota - kota besar, khususnya DKI Jakarta untuk mendapatkan peningkatan kunjungan," jelas Alphonzhus.

Baca Juga: Efek samping suntik vaksin corona ini wajar terjadi, tak perlu ditakuti

Namun, Ia menggarisbawahi peluang tersebut akan terwujud jika larangan mudik benar - benar dapat ditegakkan, sehingga membuat masyarakat akan berdiam di kota dan berkunjung ke Pusat Perbelanjaan untuk mengisi liburan. "Diperkirakan akan ada peningkatan kunjungan ke pusat perbelanjaan sekitar 30% - 40%," imbuhnya.

Mengenai kondisi pusat perbelanjaan saat ini, Alponzus mengatakan dalam beberapa waktu terakhir diakui terdapat peningkatan kunjungan ke Pusat Perbelanjaan, meski secara umum untuk periode Januari hingga Maret 2021 rata-rata tetap masih berada di bawah 50%.

Tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan diprediksi baru akan mulai bergerak menuju normal setelah vaksinasi untuk masyarakat umum dilaksanakan. "Jadi kunci dalam hal peningkatan kunjungan ke Pusat Perbelanjaan adalah vaksinasi untuk masyarakat umum," ujar Alphonzus.

Selanjutnya: Threshold pengusaha kena pajak (PKP) perlu diturunkan untuk kejar penerimaan pajak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi