KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di pusat maupun daerah di seluruh daerah. Hal ini guna menjaga stabilitas pangan jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, GPM yang digelar berkolaborasi dengan BUMN Pangan dan pemerintah daerah melalui dinas yang menangani urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota. 

“Menjelang Nataru ini, khusus untuk bulan Desember ini Badan Pangan Nasional bersama Pemerintah daerah dan BUMN pangan serta stakeholders lainnya menargetkan GPM sebanyak 134 kali di 25 kabupaten/kota enam provinsi,” ujar Arief dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sabtu (23/11). 

Pelaksanaan GPM dilakukan secara masif di titik-titik strategis, terutama di wilayah yang menunjukkan potensi kenaikan harga karena permintaan meningkat. Yaitu di daerah yang mayoritas penduduknya menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatra Utara. 

Baca Juga: Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Sementara itu, sejak Januari hingga November 2024 GPM telah dilaksanakan sebanyak 8.750 kali di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi.

Untuk melihat pergerakan harga secara harian, Badan Pangan Nasional memiliki pemantauan harga melalui panelharga.badanpangan.go.id yang menghimpun data secara real-time perkembangan harga dari seluruh daerah. Ini sebagai basis dalam melihat daerah-daerah yang perlu dilakukan intervensi stabilisasi secara lebih kuat lagi. 

“Berdasarkan pemantauan harga yang kita lakukan, secara umum pergerakan harga pangan stabil," kata Arief.

Namun, Arief mengaku beberapa daerah ada yang mengalami kenaikan harga di atas harga acuan. Sehingga intervensi stabilisasi pangan terus digencarkan. Khususnya terkait dengan meningkatnya permintaan di beberapa daerah karena menjelang Natal dan tahun baru. 

Baca Juga: Swasembada Pangan Dipercepat Jadi 2027, Ini Rencana Pemerintah

Arief menambahkan, GPM merupakan salah satu instrumen yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari langkah strategis menjaga inflasi. Khususnya inflasi pangan yang berkontribusi signifikan terhadap inflasi umum. 

Terkait dengan beras sebagai komoditas pangan pokok strategis yang mayoritas dikonsumsi masyarakat, Arief memastikan bahwa stok beras yang dimiliki pemerintah yang berada di Bulog dalam kondisi yang cukup dan aman untuk menyambut Nataru. 

Dengan jumlah stok beras saat ini mencapai 1,9 juta ton, pihaknya optimistis intervensi berupa bantuan pangan beras dan gelontoran beras SPHP dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada momentum Nataru. 

Adapun bantuan pangan beras masing-masing sebanyak 10 kg beras yang diberikan kepada 22 juta KPM akan digelontorkan kembali pada bulan Desember 2024. 

Baca Juga: Bapanas Minta Tambahan Anggaran Rp 31 Triliun di 2025

Arief bilang, bantuan pangan beras seperti rencana sebelumnya yakni digelontorkan di bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Bulan November ini tidak ada penyaluran bantuan pangan beras. 

Bantuan pangan beras akan dimulai lagi bulan Desember untuk 22 juta penerima bantuan.

"Sedangkan untuk beras SPHP sudah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton dan rencana disalurkan ada penambahan 200.000 ton sehingga sampai dengan akhir 2024 kita bisa jaga inflasi kita sesuai target di kisaran 1,5% hingga 3,5%," pungkas Arief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati