KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun depan, penerbitan obligasi dinilai cenderung akan lebih sedikit. Sebabnya, perusahaan akan wait and see terlebih dahulu akibat ketidakpastian politik yang ditimbulkan.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto mengatakan bahwa secara historis, penerbitan surat utang akan cenderung sedikit mengalami penurunan apalagi tanpa adanya petahana. Dia mencotohkan, ketika adanya pemilu tanpa petahana tahun 2004 dan 2014.

Pada tahun 2004, tren penerbitan obligasi korporasi turun dari sebelum Pemilu sebesar Rp 27 triliun menjadi Rp 20 triliun pada saat Pemilu. Lalu di 2014, juga turun dari sebelum Pemilu sebesar Rp 63 triliun menjadi Rp 53 triliun saat Pemilu.

Baca Juga: Penerbitan Obligasi Korporasi di Semester II-2023 Diproyeksi Lebih Ramai

Sementara jika terdapat petahana, nilai penerbitan surat utang akan cenderung meningkat. "Karena faktor ketidakpastian relatif lebih kecil seperti tahun 2009 dan 2019," kata dia kepada Kontan.co.id, Selasa (8/8).

Pada tahun 2009, sebelum Pemilu nilai obligasi korporasi yang diterbitkan sebesar Rp 18 triliun dan saat Pemilu naik ke Rp 34 triliun. Kemudian di tahun 2019, nilai penerbitannya dari Rp 132 triliun menjadi Rp 146 triliun saat Pemilu.

Sementara untuk tahun ini, diperkirakan jumlah penerbitan obligasi korporasi juga masih akan tertahan atau masih di bawah tahun lalu. Salah satu faktornya juga karena tahun depan merupakan jadwal Pemilu.

Baca Juga: Harga Emas Spot Kalah Pamor dengan Obligasi AS

Meski begitu, di semester II ini diperkirakan penerbitan obligasi semester II akan naik dibandingkan semester I lantaran jumlah obligasi jatuh tempo lebih tinggi.

"Angka jatuh tempo lebih tinggi dibandingkan dengan semester I sebesar Rp 51,40 triliun, sementara di semester II ini sebesar Rp 75,49 triliun," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati