JAKARTA. Pemilihan umum (Pemilu) legislatif hanya tinggal menghitung hari. Untuk menjamin kelancaran perhelatan politik lima tahunan tersebut, pemerintah meminta PT PLN (Persero) untuk memastikan pasokan listrik selama Pemilu.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, keamanan pasokan listrik tersebut bisa dipastikan kalau perseroan mengamankan pembangkit dan unit transmisi listriknya.

"Di sektor energi dan pertambangan itu ada 236 unit objek vital nasional (Obvitnas) di seluruh Indonesia. Milik PLN berupa infrastruktur listrik ada 36 unit," kata Purnomo, Rabu (25/2).

Menurutnya, pengamanan atas properti milik PLN tersebut perlu dilakukan mengingat suhu politik kemungkinan memanas. Sehingga harus dilakukan langkah antisipatif agar properti tersebut tidak dirusak massa, yang mengakibatkan pasokan listrik terganggu.

"Pemilu Legislatif tinggal 43 hari, pemilu eksekutif 104 hari. Kita tidak mau ketika penghitungan suara terjadi mati lampu, karena itu rawan dan sensitif secara politik. Listrik penting, khususnya ketika Pemilu," ujarnya mengingatkan.

Atas pertimbangan itulah, Purnomo meminta BUMN ketenagalistrikan itu untuk membuat tiga ring pengamanan objek miliknya. Ring pertama yang dikelola oleh keamanan internal sendiri, ring kedua oleh masyarakat yang diberdayakan melalui program community development, dan ring terakhir oleh aparat keamanan.

"Tapi TNI dan Polri tidak akan cukup melindungi seluruh Obvitnas di seluruh Indonesia makanya keamanan internal dan masyarakat perlu dilibatkan," tandasnya.

Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar memperkirakan konsumsi listrik selama hari pencontrengan berlangsung akan menurun. Pasalnya, konsumen listrik industri pasti libur dan konsumen rumah tangga pun tidak akan banyak menggunakan listrik karena terkonsentrasi di tempat pemungutan suara. "Kami upayakan tidak akan ada shortage," kata Fahmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie