JAKARTA. Kurang dari dua bulan lagi pelaksanaan Pilkada serentak akan dimulai, namun sejumlah daerah masih terkendala. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan ada delapan daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Padahal NPHD penting karena berkaitan dengan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada. Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo bilang, delapan daerah itu diantaranya, kabupaten Rembang, Blora, Kendal, Groboongan, Mamuju, Mamuju Tengah dan raja Ampat.

Sementara itu, sebagian besar daerah sudah menandatangani NPHD. "Sudah ada 261 daerah, atau 97% yang telah menandatangani," ujat Tjahjo, Rabu (27/5) di Jakarta.

Tjahjo meyakinkan, dalam waktu dekat delapan daerah yang belum akan segera menandatanganinya. Misalnya saja, untuk Kabupaten Rembang, rencananya akan menandatangani NPHD pada hari kamis (28/5) besok.

Beberapa di antaranya juga akan menandatanganinya hari ini. Sebut saja Blora, Kendal, Grobogan, mamuju, dan Raja Ampat. Tjahjo berharap, sebelum pelaksanaan Pilkada, semua daerah sudah menandatangani NPHD.

Sementara itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah bilang kalau sampai tanggal 3 Juni 2015 belum ada kesepakatan, Pilkada akan ditunda. Sebab, tidak mungkin menyiapkan Pilkada kurang dari satu bulan.

Seperti diketahui, Pilkada serentak secara langsung ini merupakan yang pertama kalinya. Rencananya, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 yang akan dilaksanakan di sembilan provinsi dan 26 kabupaten/kota di Indonesia. Pelaksanaannya, akan dimulai dengan pendaftaran peserta pada 26-28 Juli 2015. Pilkada serentak gelombang pertama ini akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie