KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun depan, hiruk pikuk pesta demokrasi dimulai. Namun, pemerintah memastikan APBN 2018 berjalan sesuai agenda yang sudah direncanakan.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Askolani mengatakan, hal dibuktikan dengan akan adanya penyerahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 dari Presiden Joko Widodo kepada kementerian, lembaga dan daerah pada 7 Desember 2017 mendatang.

Menurut Askolani, apabila penyerahan DIPA dipercepat dan tender dapat dilakukan lebih awal, Kementerian/Lembaga bisa belanja lebih cepat, perencanaan pun lebih optimal.

“Supaya belanja bisa cepat diekesekusi. Soalnya kalau kita lambat, yaa bisa ikut pola-pola yang lama (seperti tahun-tahun sebelumnya). Pola pertumbuhan juga akan lebih merata jadi tidak harus akhir tahun,” kata dia di Jakarta, Senin (12/4).

Ia melanjutkan, pemerintah sudah melakukan upaya ini secara konsisten sejak tahun 2017, dan akan terus dilanjutkan disertai berbagai evaluasi.

“Evaluasi tidak hanya soal uang yang dibelanjakan, tapi value for money—uang ini mau jadi apa. Hal ini menyangkut efektivitas dan efesiensi sehingga kita dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik di tahun depan,” katanya.

Eny Sri Hartati, Direktur Institute for Develompent of Economics and Finance (INDEF), menyambut baik langkah itu. Namun, ia menggarisbawahi, sebaiknya DIPA yang diserahkan lebih cepat itu tidak hanya berfungsi sebagai stimulus, tapi harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja.

“Pencairan anggaran di awal itu, apalagi kalau pencairannya menyebar ke seluruh daerah termasuk desa, bagaikan melempar kerikil ke dalam kolam. Efek gelembungnya akan terus ada dan menstimulasi perekonomian,” katanya.

Pencairan di awal, menurut Enny, juga bukan tanpa risiko. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah untuk menjaga kelangsungan fiskal.

“Ada target penerimaan pajak untuk dapat merealisasikan berbagai agenda yang sudah direncanakan dalam DIPA 2018. Jangan sampai ketika itu tidak tercapai, ada pemotongan anggaran di tengah tahun yang berdampak pada efek psikologis dan memicu timbulnya kegaduhan. Apalagi jika terjadi di tahun politik,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto