KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melindungi data kependudukan Indonesia. Hal itu untuk mengatasi serangan siber yang kian marak di Indonesia. Serangan siber perlu diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak meluas. "Layanan publik yang digelar pemerintah membutuhkan pengaman jaminan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan anti penyangkalan data," ujar Kepala BSSN Djoko Setiadi dalam siaran pers, Rabu (21/11). Menjelang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serangan siber diperkirakan akan terus bertambah. Oleh karena itu pengamanan data diperlukan. Berdasarkan data BSSN pada periode Januari hingga Juni 2018, jumlah serangan siber mencapai 143,4 juta. Data tersebut ditambah dengan laporan kasus siber masyarakat sebanyak 1.335 laporan. Berdasarkan hal itu, BSSN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). "Keamanan teknologi informasi dan komunikasi Kemdagri dan pemanfaatan data kependudukan oleh BSSN menjadi lingkup kesepakatan," terang Djoko. Kerja sama teknis yang akan dibangun terkait pengembangan dan pengamanan siber dan sandi, pemanfaatan sertifikat elektornik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pemanfaatan nomor induk kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, pemanfaatan KTP elektronik, peningkatan dan pengembangan sunber daya manusia, pertukaran informasi, dan pemanfaatan lain yang disepakati kedua pihak. Djoko bilang BSSN perlu berkolaborasi untuk menjaga ekosistem siber yang aman dan kondusif. Hal itu penting untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman serangan siber. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jelang pilpres banyak serangan siber yang mengarah ke data KTP
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melindungi data kependudukan Indonesia. Hal itu untuk mengatasi serangan siber yang kian marak di Indonesia. Serangan siber perlu diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak meluas. "Layanan publik yang digelar pemerintah membutuhkan pengaman jaminan kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan anti penyangkalan data," ujar Kepala BSSN Djoko Setiadi dalam siaran pers, Rabu (21/11). Menjelang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serangan siber diperkirakan akan terus bertambah. Oleh karena itu pengamanan data diperlukan. Berdasarkan data BSSN pada periode Januari hingga Juni 2018, jumlah serangan siber mencapai 143,4 juta. Data tersebut ditambah dengan laporan kasus siber masyarakat sebanyak 1.335 laporan. Berdasarkan hal itu, BSSN bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). "Keamanan teknologi informasi dan komunikasi Kemdagri dan pemanfaatan data kependudukan oleh BSSN menjadi lingkup kesepakatan," terang Djoko. Kerja sama teknis yang akan dibangun terkait pengembangan dan pengamanan siber dan sandi, pemanfaatan sertifikat elektornik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pemanfaatan nomor induk kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, pemanfaatan KTP elektronik, peningkatan dan pengembangan sunber daya manusia, pertukaran informasi, dan pemanfaatan lain yang disepakati kedua pihak. Djoko bilang BSSN perlu berkolaborasi untuk menjaga ekosistem siber yang aman dan kondusif. Hal itu penting untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman serangan siber. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
