KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah naik menjadi Rp 8.680,13 triliun per akhir November 2024. Berdasarkan dokumen laporan APBN Kita Edisi Desember 2024, secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 119,78 triliun atau meningkat 1,39% dibandingkan posisi utang pada akhir Oktober 2024 yang sebesar Rp 8.560,35 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,20%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,66%
Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir November 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. "Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis Kemenkeu dalam laporan APBN Kita, dikutip Rabu (18/12).
Baca Juga: Menilik Kinerja Konstituen BUMN20 Jelang Akhir Tahun 2024 Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir November 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo
(average time maturity/ATM) di 8,01 tahun. Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,12%. Hingga akhir November 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 7.648,87 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas). Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 6.167,37 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.979,64 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.193,73 triliun. Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.475,50 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp 1.082,67 triliun dan SBSN senilai Rp 392,83 triliun. Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,88% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir November 2024 yang sebesar Rp 1.031,26 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 42,88 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 988,38 triliun. Untuk pinjaman luar negeri, rinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 265,74 triliun, pinjaman multilateral Rp 576,34 triliun, dan pinjaman komersial bank sebesar Rp 146,30 triliun.
Baca Juga: Pemerintah Akan Hapus Utang 1 Juta Pelaku UMKM pada 2025 Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati
