KONTAN.CO.ID - Pemerintah menyiapkan tiga skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Namun dari sejumlah opsi yang disusun, pemerintah menilai skenario pemberangkatan jemaah dengan berbagai langkah mitigasi menjadi pilihan paling realistis untuk diterapkan. Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, mengatakan hingga saat ini pemerintah masih fokus pada persiapan operasional haji yang hampir rampung.
Persiapan operasional telah mencapai sekitar 95%, sementara proses pemvisaan jemaah sudah mencapai 97%. Artinya, hampir 200.000 calon jemaah haji Indonesia telah mengantongi visa untuk berangkat ke Arab Saudi. “Kami terus memantau perkembangan eskalasi di kawasan Timur Tengah dan berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi serta perwakilan Indonesia di sana. Namun hingga saat ini fokus pemerintah tetap pada persiapan pemberangkatan jemaah,” ujar Ichsan saat dikonfirmasi, Kamis (12/3/2026).
Pemerintah Susun Tiga Skenario Penyelenggaraan Haji
Ichsan menjelaskan pemerintah menyiapkan tiga skenario untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Skenario pertama adalah tetap memberangkatkan jemaah haji dengan sejumlah langkah mitigasi keamanan. Opsi ini mencakup penyesuaian operasional penerbangan, termasuk kemungkinan pengalihan rute untuk menghindari wilayah yang terdampak konflik seperti Irak, Suriah, atau Iran.
Baca Juga: Pengamat: Jika Harga Minyak Dunia Capai US$ 150, Subsidi BBM Tak Cukup Dalam skema ini, jalur penerbangan dapat dialihkan melalui koridor selatan, misalnya melewati wilayah udara India hingga Afrika. Pemerintah juga menjajaki diplomasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan koridor penerbangan yang aman bagi jemaah haji Indonesia. Skenario kedua adalah penundaan pemberangkatan jemaah oleh pemerintah Indonesia meskipun Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji, apabila situasi keamanan dinilai tidak memungkinkan. Adapun skenario ketiga adalah penghentian sementara penyelenggaraan haji apabila pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup atau menunda pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Pemerintah Optimistis Haji Tetap Berjalan
Meski menyiapkan berbagai skenario, Ichsan menegaskan pemerintah masih optimistis ibadah haji dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Hingga saat ini situasi di Arab Saudi dinilai masih aman dan terkendali. “Kami terus berkoordinasi dengan otoritas Saudi dan Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini situasi masih kondusif dan kami berharap eskalasi konflik dapat mereda sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan haji,” tuturnya. Jika skenario pertama yang dijalankan, dampaknya kemungkinan hanya terjadi pada aspek operasional, terutama penerbangan yang bisa menjadi lebih panjang akibat perubahan rute. Namun pemerintah menegaskan langkah tersebut tidak akan membebani jemaah. “Kami sedang memitigasi berbagai kemungkinan operasional, termasuk penerbangan yang mungkin lebih lama. Prinsipnya kami berupaya agar tidak ada tambahan beban bagi jemaah,” ungkap Ichsan.
Baca Juga: Haji 2026 Batal karena Konflik? Pemerintah Siapkan Skenario Tak Terduga untuk Jemaah Jika Terjadi Penundaan, Pemerintah Siapkan Mitigasi
Apabila terjadi penundaan keberangkatan, pemerintah akan menyiapkan skema mitigasi lanjutan. Salah satunya dengan memprioritaskan keberangkatan jemaah yang tertunda pada musim haji berikutnya. Pengalaman serupa pernah terjadi saat pandemi Covid-19 pada 2022 ketika kuota jemaah Indonesia dipangkas hingga 50% dan dibatasi usia maksimal 65 tahun. Menurut Ichsan, kebijakan terkait penyelenggaraan haji nantinya akan berlaku secara kolektif bagi seluruh jemaah. Berbeda dengan ibadah umrah yang memberikan pilihan bagi calon jemaah untuk berangkat atau menunda perjalanan, kebijakan haji akan ditetapkan secara nasional oleh pemerintah. “Pemerintah harus menghadirkan kepastian bagi jemaah karena penyelenggaraan haji berada langsung di bawah perlindungan negara,” katanya.
Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
“Prinsip utama dalam penyusunan skenario ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai perintah tertinggi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Tonton: AS Akui Kesalahan Besar Sebelum Perang Iran! Tawaran Teknologi Ukraina Diabaikan Dengan tingkat kesiapan yang hampir penuh, pemerintah berharap skenario pemberangkatan tetap dapat dijalankan sehingga jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
