JAKARTA. Rencana pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan bahwa sampai saat ini Jokowi belum memasukkan rencana pembangunan Proyek Jembatan Selat Sunda dalam proyek prioritas yang akan dikerjakan di era pemerintahannya. Adrinof mengatakan, ada setidaknya tiga pertimbangan yang sampai sejauh ini dijadikan dasar oleh Jokowi untuk tidak memasukkan proyek tersebut ke dalam prioritas kerjanya. Pertimbangan pertama, soal identitas kemaritiman. Jokowi kata Adrinof, khawatir kalau Jembatan Selat Sunda dibangun itu akan mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Mengingat, posisi di mana Jembatan Selat Sunda akan dibangun berada di salah satu jalur penyeberangan terpadat di Indonesia. "Yang harusnya dipikirkan untuk itu harusnya meningkatkan kualitas penyeberangan, kondisi kapal, dermaga, bukan mematikan dengan membuat Jembatan Selat Sunda," kata Adrinof Jumat (31/10). Pertimbangan ke dua, mencegah ketimpangan. Jokowi kata Adrinof khawatir kalau Jembatan Selat Sunda dibangun itu akan memperlebar ketimpangan pembangunan di Indonesia. Dia juga khawatir, pembangunan tersebut akan membuat pertumbuhan ekonomi hanya akan berpusat di kawasan Jawa dan Sumatera saja. "Pembangunan boleh 10 atau 15 tahun lagi, kalau Kalimantan sudah tumbuh, Sulawesi tumbuh, Papua tumbuh," katanya. Sementara itu pertimbangan terakhir kata Adrinof, kekhawatiran terhadap pesatnya penguasaan lahan oleh segelintir orang yang mendapatkan konsesi di sekitar daerah pembangunan Jembatan Selat Sunda. "Hubungannya dengan megaproyek, karena konsesinya pasti penguasaan lahan oleh segelintir pihak akan mendongkrak harga lahan dan akan buat harga rumah makin naik," kata Adrinof. Adrinof khawatir kalau itu terjadi, itu akan meningkatkan angka kekurangan pasokan rumah di Indonesia yang saat ini besarannya sudah mencapai 15 juta. "Maka itulah, Pak Jokowi selalu menekankan bahwa pembangunan jangan sampai untuk segelintir orang saja," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jembatan Selat Sunda tidak ada diagenda Jokowi
JAKARTA. Rencana pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas mengatakan bahwa sampai saat ini Jokowi belum memasukkan rencana pembangunan Proyek Jembatan Selat Sunda dalam proyek prioritas yang akan dikerjakan di era pemerintahannya. Adrinof mengatakan, ada setidaknya tiga pertimbangan yang sampai sejauh ini dijadikan dasar oleh Jokowi untuk tidak memasukkan proyek tersebut ke dalam prioritas kerjanya. Pertimbangan pertama, soal identitas kemaritiman. Jokowi kata Adrinof, khawatir kalau Jembatan Selat Sunda dibangun itu akan mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Mengingat, posisi di mana Jembatan Selat Sunda akan dibangun berada di salah satu jalur penyeberangan terpadat di Indonesia. "Yang harusnya dipikirkan untuk itu harusnya meningkatkan kualitas penyeberangan, kondisi kapal, dermaga, bukan mematikan dengan membuat Jembatan Selat Sunda," kata Adrinof Jumat (31/10). Pertimbangan ke dua, mencegah ketimpangan. Jokowi kata Adrinof khawatir kalau Jembatan Selat Sunda dibangun itu akan memperlebar ketimpangan pembangunan di Indonesia. Dia juga khawatir, pembangunan tersebut akan membuat pertumbuhan ekonomi hanya akan berpusat di kawasan Jawa dan Sumatera saja. "Pembangunan boleh 10 atau 15 tahun lagi, kalau Kalimantan sudah tumbuh, Sulawesi tumbuh, Papua tumbuh," katanya. Sementara itu pertimbangan terakhir kata Adrinof, kekhawatiran terhadap pesatnya penguasaan lahan oleh segelintir orang yang mendapatkan konsesi di sekitar daerah pembangunan Jembatan Selat Sunda. "Hubungannya dengan megaproyek, karena konsesinya pasti penguasaan lahan oleh segelintir pihak akan mendongkrak harga lahan dan akan buat harga rumah makin naik," kata Adrinof. Adrinof khawatir kalau itu terjadi, itu akan meningkatkan angka kekurangan pasokan rumah di Indonesia yang saat ini besarannya sudah mencapai 15 juta. "Maka itulah, Pak Jokowi selalu menekankan bahwa pembangunan jangan sampai untuk segelintir orang saja," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
