KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menepis kritik internasional terhadap pelaksanaan pemilihan umum di negaranya. Ia menegaskan, legitimasi pemilu cukup ditentukan oleh suara rakyat, meski banyak pihak luar menilai pemungutan suara tersebut tidak sah. Pernyataan itu disampaikan Min Aung Hlaing pada Minggu (25/1/2026), bertepatan dengan putaran terakhir pemilu yang digelar di sejumlah wilayah, termasuk kota besar Yangon dan Mandalay. Pemilu ini digelar di tengah konflik berkepanjangan sejak kudeta militer pada 2021. Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP) yang didukung militer dilaporkan sudah mengamankan mayoritas kursi parlemen dari dua putaran pemungutan suara sebelumnya, yakni pada 28 Desember dan 11 Januari. USDP meraih 193 dari 209 kursi di majelis rendah dan 52 dari 78 kursi di majelis tinggi.
Tingkat partisipasi pemilih tercatat sekitar 55% di tiap putaran. Angka ini turun tajam dibandingkan pemilu 2020 dan 2015 yang mencapai sekitar 70%.
Baca Juga: Militer Menang di Pemilu Myanmar, Tolak Tudingan Manipulasi Suara Sejumlah kelompok oposisi utama memilih tidak ikut pemilu. Mereka menilai pemungutan suara berlangsung di tengah perang saudara yang dipicu kudeta militer. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi hak asasi manusia, serta Inggris menyebut pemilu ini sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan militer. Malaysia, yang tahun lalu menjabat ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), juga menyatakan blok tersebut tidak akan mengakui hasil pemilu Myanmar. “Diakui atau tidak oleh komunitas internasional, kami tidak memahami sudut pandang mereka. Pengakuan yang kami butuhkan adalah suara rakyat,” ujar Min Aung Hlaing, dikutip dari siaran televisi pemerintah Myanmar. Militer bersikeras pemilu digelar tanpa paksaan dan mengklaim mendapat dukungan publik.
Baca Juga: Partai Pro-Uni Eropa Menang Telak di Pemilu Moldova, Buka Jalan Menuju Keanggotaan UE Pada hari pemungutan suara terakhir, pemilih mencoblos di sekitar 60 kota dan distrik. Media lokal menayangkan Min Aung Hlaing hadir di sebuah tempat pemungutan suara di Mandalay dengan pakaian sipil. Suasana terlihat relatif tenang. Min Aung Hlaing, yang kini menjabat presiden sementara, sebelumnya memberi sinyal kemungkinan menunjuk pengganti sebagai panglima militer dan beralih ke peran politik penuh. Namun saat ditanya soal posisinya di pemerintahan mendatang, ia menyebut masih terlalu dini untuk memastikan. “Setelah parlemen terbentuk, ada prosedur dan mekanisme sendiri,” katanya. Meski junta menyebut pemilu berjalan sukses, warga di kota-kota besar menggambarkan suasana penuh ketakutan. Sejumlah warga Yangon mengatakan banyak orang merasa terpaksa memilih untuk menghindari risiko penangkapan atau tekanan aparat. Partisipasi terlihat tinggi di kawasan yang dihuni keluarga militer, namun sepi di wilayah lain. Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021 dengan menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Politikus berusia 80 tahun itu hingga kini masih ditahan, sementara partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dibubarkan junta. Kekerasan tetap berlangsung selama masa kampanye dan pemungutan suara, termasuk serangan udara di wilayah perbatasan seperti Rakhine, Shan, dan Kayin.
Baca Juga: Junta Myanmar Undang ASEAN untuk Pantau Pemilu pada Akhir Tahun Ini USDP sendiri dibentuk pada 2010 dan pernah memerintah selama lima tahun setelah rezim militer sebelumnya berakhir. Partai ini dipimpin mantan brigadir jenderal dan diisi banyak purnawirawan perwira tinggi. Analis Asia dari Verisk Maplecroft, Kaho Yu, menilai pemilu ini kecil kemungkinan memulihkan legitimasi domestik atau memperbaiki hubungan Myanmar dengan negara Barat.
“Alih-alih menyelesaikan krisis yang sudah memasuki tahun kelima, pemilu justru berpotensi memperkuat cengkeraman militer atas kekuasaan,” ujarnya. Junta juga menggunakan undang-undang perlindungan pemilu untuk menjerat lebih dari 400 orang yang dituduh mengkritik atau menghambat proses pemungutan suara, menurut media pemerintah.
