TOKYO. Pemerintah Jepang akan turun tangan membenahi perekonomiannya. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe, pemerintah Jepang sedang menyiapkan paket stimulus baru senilai ¥ 3,5 triliun atau setara dengan US$ 29 miliar.

Berdasarkan rancangan stimulus yang disiapkan pemerintah, Jepang akan mendorong ekonomi regional dan rumah tangga berpendapatan rendah dengan subsidi, pemberian voucher marchandise dan skema lain. Tujuannya, untuk memulihkan perekonomian Jepang yang melambat.

Harapannya, paket stimulus ini akan disetujui kabinet Shinzo Abe, Sabtu (27/12). Apalagi, partai koalisi yang mendukung Abe memenangkan pemilihan umum awal bulan ini.

Partai koalisi juga memberi mandat baru untuk segera merealisasikan kebijakan stimulus Abenomics. Menurut para pejabat, stimulus ini tak akan memerlukan penerbitan utang baru.

Sumber dananya berasal dari uang yang tidak terpakai pada anggaran sebelumnya dan penerimaan pajak yang melebihi perkiraan seiring mulai pulihnya ekonomi Jepang. Paket ini akan berpusat pada subsidi dan pembayaran kepada pemerintah daerah demi merangsang konsumsi rumah tangga dan pemberian insentif bagi perusahaan kecil.

Pemerintahan Abe akan memprioritaskan ekonomi regional demi menggalang dukungan publik menjelang pemilihan lokal nasional yang direncanakan pada April 2015.

Media lokal, Jiji Press melaporkan, dari keseluruhan paket stimulus tersebut, dana sebesar ¥ 1 triliun akan dialokasikan untuk pemulihan daerah bencana di wilayah utara dan timur Jepang yang hancur karena gempa dan tsunami pada Maret 2011 lalu.

Pemerintah Jepang akan mengalokasikan dana hingga ¥ 250 miliar guna meningkatkan belanja konsumen dan pendapatan rumah tangga. Anggaran senilai ¥ 170 miliar akan dialokasikan untuk berbagai upaya meningkatkan angka kelahiran.

Mekanisme penyaluran stimulus yang akan dipakai oleh pemerintah Jepang di antaranya adalah mendistribusikan kupon kepada rumah tangga berpendapatan rendah untuk membeli barang atau bahan bakar.

Kucuran stimulus ini juga akan meningkatkan pasar perumahan karena suku bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) yang ditawarkan lembaga pinjaman rumah pemerintah akan turun. 

Editor: Yudho Winarto