KONTAN.CO.ID - TOKYO. Menteri luar negeri dari Jepang dan negara-negara ASEAN pada hari Selasa (4/8) mengadakan pertemuan virtual dan menyepakati pentingnya kebebasan navigasi di Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menekankan penentangan Jepang terhadap segala upaya untuk secara sepihak mengubah status quo Indo-Pasifik dengan paksa.

Meski tidak menyebut pihak tertentu, namun pertemuan Jepang dan ASEAN ini jelas memiliki kepentingan untuk melawan aksi China yang semakin agresif mengklaim berbagai titik di Laut China Selatan.

"Saat kita menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona, penting bagi kita untuk mempertahankan dan memperkuat prinsip-prinsip supremasi hukum dan transparansi di kawasan Indo-Pasifik,” ungkap Motegi, seperti dikutip Kyodo.

Empat dari 10 anggota ASEAN, yakni Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam, memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan China di Laut China Selatan.

Sebagian besar kawasan yang disengketakan juga merupakan jalur-jalur penting dalam aktivitas impor minyak Jepang.

Baca Juga: Ke Asia Tenggara, Wapres AS akan bela aturan internasional di Laut China Selatan

Motegi juga menegaskan kembali dukungan Jepang kepada upaya ASEAN dalam penyelesaian masalah di Myanmar melalui konsensus lima poin yang dihasilkan bulan April lalu.

Dalam pembicaraan terkait pandemi virus corona, Jepang berjanji untuk memberikan lebih banyak dosis vaksin dan dukungan untuk sistem perawatan kesehatan di negara-negara ASEAN. 

Melansir Kyodo, sejauh ini Jepang  telah menawarkan 9,6 juta dosis vaksin ke organisasi regional tersebut.

Kementerian Luar Negeri Jepang juga mengundang para pemimpin negara-negara ASEAN ke Jepang untuk menghadiri pertemuan puncak pada 2023 untuk memperingati 50 tahun membangun persahabatan dan hubungan kerja sama antara Jepang dan ASEAN.

Selanjutnya: AS dan Indonesia berkomitmen untuk pertahanan Laut China Selatan