KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang dan Australia telah mencapai kesepakatan luas tentang pakta pertahanan bilateral untuk memfasilitasi lebih banyak operasi dan latihan militer bersama, Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan pada Selasa (17/11).

Perkembangan tersebut semakin memperkuat hubungan pertahanan antara dua sekutu Amerika Serikat (AS) itu, pada saat China menegaskan perannya di kawasan tersebut dan negeri uak Sam sedang melalui transisi kepemimpinan.

Pakta yang disebut Perjanjian Akses Timbal Balik adalah kerangka hukum untuk memungkinkan pasukan Jepang dan Australia saling mengunjungi serta melakukan latihan dan operasi militer bersama di wilayah masing-masing.

Suga mengumumkan pakta pertahanan Jepang dan Australia tersebut selama konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Scott Morrison yang melakukan kunjungan kerja ke Tokyo.

"Saya dengan ini mengumumkan, kami pada prinsipnya mencapai kesepakatan tentang perjanjian akses timbal balik, yang telah dinegosiasikan untuk meningkatkan kerjasama keamanan dan pertahanan antara Jepang dan Australia ke tingkat yang baru," kata Suga seperti dikutip Reuters.

Baca Juga: Laut China Selatan siap bergolak, China gelar 2 latihan militer serentak

Pengerahan pasukan pertahanan lebih cepat 

"Pakta itu menetapkan pengaturan yang efisien untuk mendukung pengerahan pasukan pertahanan lebih cepat dan dengan sedikit administrasi", ujar Morrison seperti dilansir Reuters.

Jepang dan Australia juga sepakat tentang perlunya kerangka kerja yang memungkinkan militer Jepang melindungi pasukan Australia jika diperlukan dan sebaliknya.

Ini akan menjadi perjanjian pertama Jepang yang mencakup kehadiran militer asing di wilayahnya sejak menandatangani kesepakatan pada 1960, yang memungkinkan AS menempatkan kapal perang, jet tempur, dan ribuan pasukan di dalam dan sekitar Jepang.

Perjanjian dengan Jepang tersebut sebagai bagian dari aliansi militer yang Washington gambarkan merupakan landasan keamanan regional.

Jepang dan Australia telah merundingkan kesepakatan pertahanan selama enam tahun. Tapi, perjanjian itu masih perlu diratifikasi oleh parlemen kedua negara.

Selanjutnya: Keamanan di Laut China Selatan memanas, Asia Pasifik dilanda kecemasan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: S.S. Kurniawan