KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inggris dan Jepang yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) dalam skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) dikabarkan masuk ke jurang resesi.

Pemerintah dan ahli menilai kondisi saat ini belum akan berdampak pada mobilisasi pendanaan transisi energi ke Indonesia.

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia dan IPG meluncurkan perjanjian internasional yaitu skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP), pada rangkaian acara KTT G20 di Bali November 2022 lalu.

Baca Juga: Resesi Negara Mitra, Indonesia Wajib Waspada

IPG dipimpin Amerika Serikat dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris. Perjanjian internasional ini dituangkan dalam joint statement yang bersifat tidak mengikat.

Adapun implementasi JETP dengan nilai pendanaan sebesar US$ 21 miliar atau setara dengan lebih dari Rp 300 triliun berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah akan dimobilisasi pada 3 tahun sampai 5 tahun ke depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan sampai saat ini di tengah kondisi global yang ada, Jepang dan Inggris tetap berkomitmen untuk pendanaan JETP.

"Nantinya pendanaan JETP akan cair kalau proyeknya berjalan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (18/2).

Baca Juga: Susul Jepang, Ekonomi Inggris Nyungsep ke Jurang Resesi

Untuk mempercepat cair duit dari JETP, Kementerian ESDM akan mendorong proyek-proyek transisi energi di PLN, dan juga stakeholder atau pengembang lainnya.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyatakan masuknya Jepang dan Inggris ke jurang resesi secara teknis karena pertumbuhan ekonominya selama dua kuartal berturut-turut negatif.

"Namun sifat resesi ini tidak permanen. Pendanaan JETP khususnya dari public finance seperti dari Jepang, Inggris, hingga Amerika seharusnya tidak berpengaruh karena mereka sudah mengalokasikan dana itu," ujarnya saat dihubungi terpisah.

Editor: Noverius Laoli