JAKARTA. Indonesia meminta Jepang lebih meningkatkan investasi di sektor industri baja hulu, seperti produk crude steel (baja kasar) baik dalam bentuk slab (lembaran) maupun billet (batangan). Bahan baku tersebut banyak dibutuhkan dalam proyek infrastruktur di dalam negeri dan menunjang sektor industi lainnya. “Apalagi, Kementerian Perindustrian tengah memacu program industri prioritas nasional, antara lain sektor ship building, otomotif, permesinan, dan logam dasar sehingga kebutuhan besi baja dalam negeri meningkat seiring juga dengan pembangunan infrastruktur,” kata Direktur Industri Logam Kemenperin Doddy Rahadi, Minggu (21/5). Kemenperin mencatat, selama tahun 2016, Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai mencapai US$ 5,4 miliar, namun penanaman modal tersebut lebih banyak di sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik dan alat transportasi massal. Doddy berharap, investasi baru dari Iepang bisa menjadikan Indonesia sebagai basis manufaktur yang siap memasuki pasar domestik, ASEAN dan dunia. Terkait investasi, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain dalam bentuk keringanan pajak berupa tax holiday dan tax allowance serta bea masuk untuk mesin produksi dan bahan baku. “Selain itu, kami juga berusaha untuk memberikan fasilitas user specific duty free scheme (USDFS) kepada PT Krakatau Nippon Steel Sumikin dan PT JFE Steel Galvanizing Indonesia,” ungkap Doddy. Dengan kemitraan Indonesia dan Jepang semakin kuat dalam membangun industri baja, diharapkan dapat mengambil manfaat pasar regional yang sejalan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Berdasarkan data kami, sampai dengan tahun 2019, secara total negara ASEAN membutuhkan lebih dari US$ 1 triliun untuk membangun infrastruktur,” papar Doddy. Selain potensi pasar ASEAN tersebut, Indonesia juga membutuhkan sekitar US$ 235 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan sehingga membuat kebutuhan besi dan baja konstruksi meningkat sebesar 8,5% per tahun. Untuk itu, dalam upaya menambah investasi di sektor industri baja, Kemenperin mendorong program pengembangan klaster industri baja di Cilegon, Banten agar mampu memproduksi 10 juta ton baja pada tahun 2025. Selain itu, Kemenperin menargetkan dalam waktu lima tahun ke depan, telah tersedia empat juta ton baja stainless dari kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.
Jepang diminta investasi di industri baja hulu
JAKARTA. Indonesia meminta Jepang lebih meningkatkan investasi di sektor industri baja hulu, seperti produk crude steel (baja kasar) baik dalam bentuk slab (lembaran) maupun billet (batangan). Bahan baku tersebut banyak dibutuhkan dalam proyek infrastruktur di dalam negeri dan menunjang sektor industi lainnya. “Apalagi, Kementerian Perindustrian tengah memacu program industri prioritas nasional, antara lain sektor ship building, otomotif, permesinan, dan logam dasar sehingga kebutuhan besi baja dalam negeri meningkat seiring juga dengan pembangunan infrastruktur,” kata Direktur Industri Logam Kemenperin Doddy Rahadi, Minggu (21/5). Kemenperin mencatat, selama tahun 2016, Jepang merupakan investor terbesar kedua di Indonesia dengan nilai mencapai US$ 5,4 miliar, namun penanaman modal tersebut lebih banyak di sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik dan alat transportasi massal. Doddy berharap, investasi baru dari Iepang bisa menjadikan Indonesia sebagai basis manufaktur yang siap memasuki pasar domestik, ASEAN dan dunia. Terkait investasi, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain dalam bentuk keringanan pajak berupa tax holiday dan tax allowance serta bea masuk untuk mesin produksi dan bahan baku. “Selain itu, kami juga berusaha untuk memberikan fasilitas user specific duty free scheme (USDFS) kepada PT Krakatau Nippon Steel Sumikin dan PT JFE Steel Galvanizing Indonesia,” ungkap Doddy. Dengan kemitraan Indonesia dan Jepang semakin kuat dalam membangun industri baja, diharapkan dapat mengambil manfaat pasar regional yang sejalan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Berdasarkan data kami, sampai dengan tahun 2019, secara total negara ASEAN membutuhkan lebih dari US$ 1 triliun untuk membangun infrastruktur,” papar Doddy. Selain potensi pasar ASEAN tersebut, Indonesia juga membutuhkan sekitar US$ 235 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan sehingga membuat kebutuhan besi dan baja konstruksi meningkat sebesar 8,5% per tahun. Untuk itu, dalam upaya menambah investasi di sektor industri baja, Kemenperin mendorong program pengembangan klaster industri baja di Cilegon, Banten agar mampu memproduksi 10 juta ton baja pada tahun 2025. Selain itu, Kemenperin menargetkan dalam waktu lima tahun ke depan, telah tersedia empat juta ton baja stainless dari kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.
