KONTAN.CO.ID - SEOUL. Hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan kembali memburuk. Ini terjadi setelah Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengajukan protes setelah Jepang memperbaharui klaim terhadap Pulau Dokdo, dalam buku putih pertahanan (defense white paper) terbarunya. 

Direktur Jenderal untuk Asia dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Kim Jung-han memanggil pejabat senior di Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan Hirohisa Soma terkait masalah ini. 

Korea Selatan pun mendesak agar Tokyo menarik klaim terhadap Pulau Dokdo, yang berada di wilayah paling timur Korea Selatan.

Baca Juga: Korsel berang usai pesawat militer China memasuki zona identifikasi pertahanan udara

Buku putih pertahanan, yang disetujui oleh pemerintahan Jepang, menggambarkan Dokdo sebagai masalah yang belum terselesaikan. Jepang menilai, sengketa teritorial Dokdo sama dengan sengketa antara Jepang dengan Rusia terkait Kepulauan Kuril.

"Kami sangat memprotes bahwa Jepang telah berulang kali mengajukan klaim teritorial yang tidak adil kepada Dokdo, yang jelas merupakan wilayah kami yang melekat, secara historis, geografis dan oleh hukum internasional, dan kami mendesak agar pencabutan segera klaim tersebut," kata juru bicara kementerian Kim In-chul.

"Jepang harus menyadari bahwa mengulangi klaimnya yang tidak adil dan absurd kepada Dokdo tidak membantu hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang. Pemerintah kami sekali lagi menegaskan bahwa klaim oleh pemerintah Jepang tidak dapat mempengaruhi kedaulatan kami atas Dokdo dan bahwa kami akan bertindak tegas terhadap segala provokasi di pulau tersebut," lanjut Kim. 

Tokyo telah mengklaim Dokdo, yang dikenal sebagai Takeshima di Jepang, setiap tahun dalam buku biru diplomatik dan buku putih pertahanan sejak 2005. Hal ini menyebabkan ketegangan dengan Korea Selatan. 

Baca Juga: Jet tempur Korea Selatan berpatroli di atas pulau-pulau yang disengketakan Jepang

Klaim baru Jepang terhadap pulau-pulau itu datang pada saat hubungan bilateral kedua negara masih sangat buruk karena pemberaian kompensasi kepada para korban kerja paksa Korea dan mengekang ekspor Tokyo di Korea Selatan. 

Negeri Ginseng menolak klaim tersebut karena negara itu mendapatkan kembali kemerdekaannya dari pemerintahan kolonial Jepang yang berlangsung 1910-1945 dan merebut kembali kedaulatan atas wilayahnya, termasuk Dokdo dan banyak pulau lain di sekitar Semenanjung Korea.

Sejak 1954, Korea Selatan telah menempatkan detasemen polisi kecil di Dokdo.

Editor: Anna Suci Perwitasari