​KONTAN.CO.ID - Jepang resmi melakukan perubahan besar pada aturan ekspor pertahanan, membuka jalan bagi penjualan senjata ke luar negeri untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Kebijakan ini memungkinkan ekspor kapal perang, rudal, hingga berbagai sistem persenjataan lainnya.

Melansir Reuters Selasa (21/4/2026), langkah tersebut menandai pergeseran signifikan dari kebijakan pasifis yang telah lama membentuk strategi keamanan pascaperang Jepang.

Baca Juga: Rio Tinto Waspadai Risiko Rantai Pasok Timteng, Penjualan Bijih Besi Kuartal I Naik

Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menilai, reformasi ini penting untuk memperkuat basis industri pertahanan domestik.

Perubahan ini juga terjadi di tengah meningkatnya konflik global, termasuk perang di Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, yang menekan kapasitas produksi senjata Amerika Serikat.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi Jepang untuk mengisi celah pasokan, sekaligus memenuhi kebutuhan sekutu AS di Eropa dan Asia yang ingin mendiversifikasi sumber alutsista.

Sejumlah negara dilaporkan mulai menjajaki kerja sama dengan Jepang, mulai dari Polandia hingga Filipina. Salah satu potensi kesepakatan awal adalah ekspor kapal perang bekas ke Manila.

Dalam aturan baru, pemerintah Jepang menghapus lima kategori pembatasan ekspor yang sebelumnya hanya mengizinkan penjualan peralatan non-tempur seperti penyelamatan, transportasi, pengawasan, peringatan, dan pembersihan ranjau.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun Selasa (21/4) Pagi: Brent ke US$94,53 & WTI ke US$86,37

Ke depan, setiap proposal ekspor akan dinilai secara kasus per kasus oleh otoritas terkait.

Meski demikian, Jepang tetap mempertahankan tiga prinsip utama ekspor pertahanan, yakni penyaringan ketat, pembatasan transfer ke pihak ketiga, serta larangan penjualan ke negara yang terlibat konflik.

Namun, pemerintah membuka ruang pengecualian jika dianggap penting bagi kepentingan keamanan nasional.

Selain mendorong ekspor, Jepang juga mempercepat penguatan militernya sendiri. Negara ini meningkatkan pembelian rudal, jet tempur siluman, dan drone guna mengantisipasi potensi ancaman dari China, terutama di kawasan Laut China Timur dan sekitar Taiwan.

Perusahaan seperti Mitsubishi Heavy Industries memiliki kemampuan memproduksi sistem pertahanan canggih, mulai dari kapal selam hingga pesawat tempur.

Baca Juga: Apple Tunjuk John Ternus Jadi CEO Gantikan Tim Cook, Ini Profilnya

Namun selama ini, industri tersebut bergantung pada pesanan terbatas dari Pasukan Bela Diri Jepang.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Jepang juga tengah mengembangkan jet tempur generasi baru bersama Inggris dan Italia yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2030-an.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang secara konsisten meningkatkan anggaran pertahanan hingga mencapai sekitar 2% dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah Sanae Takaichi juga diperkirakan akan kembali menaikkan belanja militer tahun ini seiring rilis strategi keamanan terbaru.