KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang saat ini sedang memulai proses revisi Strategi Keamanan Nasionalnya (NSS) untuk satu tahun ke depan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah menggambarkan gerakan militer China sebagai tantangan bagi tatanan internasional.

Mengutip Kyodo, Strategi Pertahanan Nasional (NDS), dokumen yang berada di bawah NSS, bisa menjadikan penembakan rudal balistik China ke zona ekonomi eksklusif Jepang pada bulan Agustus sebagai alasan untuk memasukkan China ke dalam kategori tersebut.

Terkait bagaimana cara mengkarakterisasi China, Partai Demokrat Liberal (LDP) pada bulan April mengusulkan agar pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida harus menyebutnya sebagai "ancaman" di NSS.

Baca Juga: Pentagon: China akan Punya 1.500 Hulu Ledak Nuklir Pada 2035

Namun Komeito, mitra koalisi junior LDP, telah menunjukkan penolakan atas rencana tersebut. Komeito melihat langkah itu berpotensi memicu dampak negatif pada hubungan Jepang-China.

Untuk saat ini NSS masih mendeskripsikan China sebagai "masalah yang menjadi perhatian masyarakat internasional", bukan "ancaman" atau yang kini berencana diperhalus menjadi "tantangan."

Sementara itu, sekutu utama Jepang, AS dalam Strategi Keamanan Nasional terbarunya yang dirilis Oktober lalu menggambarkan China sebagai "tantangan geopolitik yang paling penting."

Baca Juga: Jepang-Inggris-Italia Segera Luncurkan Proyek Pembuatan Jet Tempur Bersama

Selain merevisi sebutannya untuk China, NSS baru Jepang juga kabarnya akan mengatur pembangunan fasilitas dengan kemampuan menyerang pangkalan musuh, atau diperhalus sebagai "kemampuan serangan balik."

Jepang juga berusaha memfasilitasi ekspor alutsistanya melalui NSS, NDS, serta Program Pertahanan Jangka Menengah.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada tahun 2008, Jepang dan China menegaskan bahwa mereka adalah mitra yang bekerja sama dan tidak saling mengancam. Pernyataan ini mungkin jadi alasan Jepang mengganti kata "ancaman."

Pertengahan November lalu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden China Xi Jinping sempat bertemu di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Bangkok.

Kedua pemimpin sepakat untuk membangun hubungan yang konstruktif dan stabil antara kedua negara.