KONTAN.CO.ID - Pemerintah Jepang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal 2026 seiring kenaikan harga energi akibat ketegangan di Timur Tengah yang menekan konsumsi rumah tangga dan laba perusahaan.

Dalam proyeksi ekonomi tengah tahun yang dirilis Kamis (30/7/2026), Kantor Kabinet Jepang memperkirakan produk domestik bruto (PDB) riil akan tumbuh 0,9% pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2027. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi 1,3% yang disampaikan pada Januari lalu.

Baca Juga: Dolar AS Rebound Tipis Kamis (30/7), Cerna Keputusan The Fed & Eskalasi Konflik Iran

Meski demikian, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan kembali menguat menjadi 1,1% pada tahun fiskal berikutnya, ditopang oleh belanja modal perusahaan dan konsumsi swasta yang lebih kuat.

Revisi turun proyeksi pertumbuhan tahun ini mencerminkan besarnya tekanan yang dihadapi ekonomi Jepang akibat kenaikan biaya energi.

Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, lonjakan harga minyak memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha.

Pemerintah Jepang kini memperkirakan konsumsi swasta hanya tumbuh 0,9% pada tahun fiskal 2026, lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya sebesar 1,3%.

Sementara itu, belanja modal diproyeksikan meningkat 2,3%, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,8%.

Baca Juga: BTS Boikot Grammy Awards 2027, Tolak Kategori Baru Musik Pop Asia

Di sisi lain, inflasi konsumen diperkirakan mencapai 2,2% pada tahun fiskal 2026, lebih tinggi dari proyeksi Januari sebesar 1,9%, seiring meningkatnya harga energi.

Meski tekanan inflasi masih berlanjut, pemerintah memperkirakan upah nominal akan tumbuh rata-rata 3,1% per tahun hingga tahun fiskal 2027. Kenaikan tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan upah riil tetap positif.

Kantor Kabinet juga memperkirakan neraca primer anggaran Jepang akan kembali mencatat surplus sebesar 1,4 triliun yen atau sekitar US$ 8,6 miliar pada tahun fiskal 2027.

Proyeksi ini tetap dipertahankan meskipun pemerintah mulai mengurangi penekanan pada neraca primer sebagai tolok ukur utama disiplin fiskal.

Di luar periode gelembung aset pada 1986–1991, Jepang hampir selalu mencatat defisit neraca primer sepanjang era pascaperang.

Baca Juga: Laba Samsung Naik 19 Kali Lipat, Pendapatan Melonjak 130% pada Kuartal II 2026

Kondisi tersebut menyebabkan akumulasi utang pemerintah membengkak hingga lebih dari dua kali ukuran perekonomian, menjadikannya salah satu yang terbesar di antara negara-negara maju.

Target pemerintah Jepang untuk kembali mencatat surplus anggaran, yang pertama kali diperkenalkan pada awal 2000-an, telah beberapa kali mengalami penundaan.