KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jepang dapat mempertimbangkan pengerahan militernya untuk membersihkan ranjau laut di Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan minyak global, jika terjadi gencatan senjata dalam konflik AS-Israel dengan Iran. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada Minggu (22/3).

“Jika ada gencatan senjata penuh, secara hipotetis, maka hal-hal seperti pembersihan ranjau bisa dipertimbangkan,” ujar Motegi dalam program televisi Fuji TV. “Ini murni bersifat hipotetis, tetapi jika gencatan senjata tercapai dan ranjau laut menjadi hambatan, saya pikir itu sesuatu yang patut dipertimbangkan.”

Keterbatasan Aksi Militer Jepang

Aksi militer Jepang dibatasi oleh konstitusi pascaperang yang bersifat pasifis. Namun, undang-undang keamanan tahun 2015 memungkinkan Jepang menggunakan Pasukan Bela Diri di luar negeri jika serangan, termasuk terhadap mitra keamanan dekat, mengancam kelangsungan hidup Jepang dan tidak ada cara lain untuk menanganinya.

Ramadan Berkah : Bank Mandiri Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Motegi menegaskan bahwa saat ini Tokyo tidak memiliki rencana segera untuk mengatur jalur bagi kapal-kapal Jepang yang terdampar di Selat Hormuz. Ia menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang memungkinkan semua kapal melewati selat sempit tersebut, yang menjadi jalur bagi sekitar 20% pengiriman minyak dunia.

Baca Juga: Trump Ancam Hancurkan Pembangkit Listrik Iran Jika Selat Hormuz Tidak Dibuka 48 Jam

Koordinasi dengan Iran

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan kepada kantor berita Jepang Kyodo pada Jumat bahwa ia telah berbicara dengan Motegi mengenai kemungkinan memberikan izin bagi kapal-kapal terkait Jepang untuk melintasi selat tersebut.

Jepang mengimpor sekitar 90% minyaknya melalui Selat Hormuz, yang sebagian besar ditutup oleh Iran selama perang yang kini memasuki pekan keempat. Lonjakan harga minyak global mendorong Jepang dan negara lain untuk memanfaatkan cadangan energi mereka.

Tekanan AS terhadap Sekutu

Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Kamis, mendorong Tokyo untuk “lebih aktif” membantu membuka jalur pelayaran.

Setelah pertemuan di Washington, Takaichi mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah memberitahu Trump tentang jenis dukungan yang dapat dan tidak dapat diberikan Jepang sesuai hukum nasional terkait Selat Hormuz.

Langkah Jepang ini menandai kesiapan negara tersebut untuk terlibat secara terbatas dalam menjaga keamanan jalur energi global, meskipun masih dalam kerangka hukum domestik yang ketat dan dengan mempertimbangkan kondisi gencatan senjata di wilayah konflik.