Jepang Siapkan US$ 26 Miliar untuk Mengatasi Resesi Seks, Utang Bisa Membengkak

Pemerintah Jepang siapkan US$ 26 miliar untuk mengatasi krisis seks alias resesi seks, utang negara bisa membengkak - Pemerintah Jepang akan menyediakan dana sekitar US$ 26 miliar atau setara dengan Rp 388 triliun menggunakan asumsi kurs 14.929/US$. Subsidi mengatasi krisis seks ini untuk membiayai program membantu warga dalam perawatan anak baru.

Kebijakan ini untuk mengatasi terus menurunnya angka kelahiran atau sering disebut dengan istilah krisis seks atau resesi seks di Jepang dan negara negara lain seperti Korea Selatan juga kawasan Eropa.

Angka kelahiran di Jepang turun ke rekor terendah pada tahun 2022, seperti yang ditunjukkan oleh perkiraan resmi, yakni turun di bawah 800.000 untuk pertama kalinya

Anggaran ini sedikit lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Kebijakan ini kemungkinan akan berdampak pada penambahab utang sehingga menjadi beban utang publik terberat di dunia industri.

Perdana Menteri Fumio Kishida telah berjanji untuk menggandakan pengeluaran semacam itu dalam tiga tahun ke depan.

Pada kebijakan ini, pemerintah Jepang memberikan subsidi langsung bagi warga yang memiliki anak.

Subsidi langsung ini agar warga mau memiliki anak karena mereka membutuhkan bantuan berupa keuangan untuk pendidikan dan perawatan anak. Kebijakan ini, juga mempromosikan gaya kerja yang fleksibel dengan memberikan kelonggaran cuti kepada ayah.

Tujuan kebijakan ini untuk menghentikan penurunan tingkat kelahiran negara itu, meskipun itu berarti memperburuk posisi fiskal pemerintah.

Kishida memberitahu menteri-menteri pada hari Rabu (30/5) bahwa ia ingin meningkatkan pengeluaran subsidi untuk perawatan anak.

Rencananya kebijakan ini merupakan salah satu agenda utama dalam pedoman kebijakan ekonomi pertengahan tahun pemerintahannya dan akan diadopsi mulai pertengahan Juni 2023 ini.

Seperti dilaporkan Menteri Ekonomi Shigeyuki Goto mengutip pernyataan Kishida dalam pertemuan para menteri langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mendukung pendidikan tinggi, mencegah penyalahgunaan anak dalam kemiskinan, dan memastikan perawatan medis bagi anak-anak cacat.

Meskipun demikian Goto menyatakan tidak ada diskusi mengenai sumber pendanaan atas program tersebut.

Jepang saat ini sudah menjadi pemerintah dengan utang terbesar di dunia dengan utang publik yang lebih dari dua kali lipat dari produk domestik brutonya.

Menurut laporan kantor berita Kyodo, Pemerintah Jepang cenderung akan memperkenalkan jenis obligasi baru untuk mengumpulkan dana untuk biaya pendidikan.

"Pembicaraan mengenai anggaran ini datang pada saat yang sensitif ketika pemerintah mencoba mencapai surplus anggaran primer sementara utang pemerintah membesar," kata Koya Miyamae, ekonom senior di SMBC Nikko Securities.

"Hal ini dapat mempersulit keadaan ketika Bank of Japan mencoba mengubah kebijakan pelonggaran moneter dengan risiko meningkatnya biaya pinjaman.".

Wacana untuk menggandakan pengeluaran perawatan anak serta belanja militer yang bertujuan untuk menghadapi ancaman dari China dan Korea Utara bertentangan dengan upaya reformasi fiskal.

Kishida telah menolak kenaikan pajak penjualan sebagai opsi, sementara pemerintahnya mencari peningkatan premi asuransi kesehatan publik dan pengurangan pengeluaran kesejahteraan sosial lainnya untuk mendanai lebih banyak pengeluaran perawatan anak.